Latest Post
Showing posts with label Peristiwa. Show all posts
Showing posts with label Peristiwa. Show all posts
Cuaca Terlalu Panas, Rawan Kebakaran
Written By Hapraindonesia on 10/28/2019 | 11:02
 |
| Foto: Istimewa |
Kejadian ini berawal dari area persawahan milik H. Agung yang berada di dekat barongan bambu tersebut ada beberapa sisa- sisa tanaman jagung (Tebon) di bakar guna untuk dibersihkan. Setelah sampah tebon yang dibakar ini abis terbakar, pekerja yang yang membakar sampah tadi bergegas meninggalkan area persawahan tersebut karena di kiranya sampah yang telah terbakar tadi sudah padam.
Diluar dugaan, ternyata sampah sisa pembakaran tadi masih tersisa sedikit yang masih menyala. Dari sini lah api yang menjalar ke barongan bambu di dekat persawahan ini akhirnya merembet membakar barongan bambu. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan petugas dari polsek purwoasri beserta warga bersama-sama memadamkan api.
Karena di sisi lain barongan yang terbakar ini sangat dekat sekali letak nya dengan sekolahan SD. Maka dari itu untuk mengantisipasi kebakaran ini merembet, akhirnya pihak polsek purwoasri segera mendatangkan 2 unit mobil Damkar dari Kabupaten kediri guna menyemprot ,memadamkan sisa-sisa kebakaran di area persawahan dan barongan yang terbakar.
Seperti yang di jelaskan Babinkamtibmas Desa Wonotengah, Aiptu Didik bahwa kebakaran tersebut berawal dari tebon(pohon jagung) yang dibakar untuk di bersihkan, namun di luar dugaan sisa pembakaran tadi merembet ke barongan akhirnya merembet lagi hampir semua pohon bambu terbakar.
Ditambahkan juga kalau area yang terbakar ini juga dekat dengan sekolahan SD yang letaknya berdekatan dengan area yang terbakar ini.
"Jadi untuk mencegah merembetnya api kita segera mendatangkan Damkar dari Kabupaten kediri" kata Aiptu Didik. (Pras)
Pawai Pembangunan Kendaraan Hias Kembali Semarakkan HUT RI ke 73 di Kota Onde-onde
Written By Hapraindonesia on 9/02/2018 | 21:27
 |
| Foto: Taurus/HI |
Peserta pawai kendaraan hias kali ini berjumlah 74 yang terdiri dari kategori dinas/instansi dan umum. Sedangkan tiga tema yang ditampilkan oleh para peserta yaitu tema mojopahit karnival, tema perjuangan dan tema berkreasi, berinovasi, berprestasi untuk Mojokerto Service City.
Turut hadir dalam pemberangkatan pawai adalah jajaran Forkopimda, Kepala OPD, camat dan lurah se Kota Mojokerto, serta Wakil wali kota terpilih Rizal Zakaria.
Dalam laporan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, yang diwakili Sekretaris Ovie Risna Kartika menyampaikan, pawai pembangunan adalah program Dinas Kominfo Kota Mojokerto untuk menyemarakkan HUT RI dan HUT kota Mojokerto ke 100.
"Pawai kendaraan hias adalah sebagai salah satu upaya untuk menggali potensi pariwisata melalui proses kreatif masyarakat Kota Mojokerto yang dituangkan dalam kreasi kendaraan hias," kata Ovie.
Lebih lanjut Ovie menjelaskan, pawai ini juga sebagai wadah berekspresi bagi komunitas kesenian dan pelaku seni dalam menuangkan ide kreatifnya sekaligus memberikan tontonan yang sehat kepada masyarakat.
Sementara dalam kesempatan ini, Harlistyati menyampaikan, pawai pembangunan merupakan salah satu momen yang sangat tepat untuk menampilkan beragam kreasi, apresiasi dan visualisasi dari berbagai realita masyarakat.
"Pawai pembangunan bisa menjadi tolok ukur bagi keberhasilan pembangunan dan secara tidak langsung kita mengajak masyarakat untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah kita laksanakan," kata Harlis.
Pawai pembangunan, lanjut Harlis, merupakan sarana hiburan yang selalu dinanti-nanti dan diharapkan khususnya oleh warga masyarakat Kota Mojokerto.
"Ini dibuktikan dengan animo para peserta dan masyarakat masih cukup tinggi, untuk itu saya berterima kasih kepada para peserta dan seluruh masyarakat," tutur Harlis.
Selain untuk menyaksikan dan menikmati berbagai macam kendaraan hias dan kesenian rakyat, Harlis berharap pawai ini dapat memotivasi warga masyarakat Kota Mojokerto untuk lebih mencintai dan memiliki semangat untuk terus berprestasi.
"Penduduk Kota Mojokerto yang multi budaya, multi etnis dan multi agama, pada hakekatnya merupakan potensi dan modal dasar untuk membentuk kekuatan maksimal guna mencintai dan membangun Kota Mojokerto," papar Harlis.
"Semoga melalui kegiatan ini semakin meningkatkan kreatifitas masyarakat Kota Mojokerto untuk membangun budaya dan kesenian yang menjadi kebanggaan kita bersama serta bisa meningkatkan gairah pariwisata di Kota Mojokerto," harap Harlis.
Selain itu Harlis kembali mengajak segenap warga Kota Mojokerto bersama pemerintah agar lebih berpartisipasi pada upaya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral.
Pawai kendaraan hias ini menempuh jarak kurang lebih 7 kilometer dengan rute Jl. Raya Surodinawan - Jl. Raya Prajurit Kulon - Jl. Tribuana Tungga Dewi - Jl. Brawijaya - Jl. Hayam Wuruk, dan finish di Jl. Mayjen Sungkono.
(
Taurus)
Dalam 1 Jam 109 Kendaraan Roda Dua Terjaring
Written By Hapraindonesia on 4/30/2018 | 19:00
 |
| Foto: Taurus/HI |
Giat razia yang dilakukan Satlantas Polres Kabupaten Mojokerto di pimpin langsung KBO Satlantas Ipda Agus Sugiharto dengan kuat personil 30 personil lalu lintas.
Kasat Lantas Polres mojokerto AKP Nopta Histaris Suzan S.I.K M.Si melalui KBO Lantas Iptu Agus Sugiharto saat di konfirmasi mengatakan, giat razia ini yang sekian kalinya dilakukan oleh satuan lalu lintas polres mojokerto untuk mengurangi angka kecelakaan yang sering terjadi belakangan ini.
Lanjut Iptu Agus Sugiharto , sehingga dengan seringnya dilakukan razia kendaraan akan memberikan efek jera terhadap pengendara yang tidak tertib berlalu lintas dan diharapkan masyarakat khususnya di Kab. Kabupaten Mojokerto patuh terhadap peraturan lalu lintas.
“Giat razia sore ini terjaring sebanyak 109 unit roda dua pelanggar yang tidak membawah SIM C sebanyak 7 tidak membawah STNK 2 sebanyak 99 dan Ranmor sebanyak 3 sehingga kita tetap melakukan penindakan tegas terhadap pelanggar,”ucap KBO Lantas.
“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat kab. Mojokerto tertib berlalu lintas sangat penting dalam berkendaraan, karena kecelakaan berawal dari tidak tertibnya berlalu lintas,”pungkas Iptu .Agus Sugiharto.
(Taurus)
Debad Publik Season 1 Paslon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2018
Written By Hapraindonesia on 4/27/2018 | 09:56
 |
| Foto: Taurus/HI |
Dalam acara debat tersebut turut hadir tersebut Ketua dan Komisioner KPUD KotaKetua Parpol se-kota Mojokerto, Ketua dan Komisioner Panwas Kota Mojokerto, Forpimda Kota Mojokerto,Walikota dan Wakil Walikota No urut 1 (Akmal-Rambo), Paslon Walikota dan Wakil Walikota No urut 2 (Andy-Ade ria), Paslon Walikota dan Wakil Walikota No urut 3 (Warsito-Moeljadi), Paslon Walikota dan Wakil Walikota No urut 4 (Ita-Rizal) .
Dalam debad ini Paslon 1 dan 4 masing-masing menonjol Visi dan Misi. Mau strategi untuk memajukan dan membangun Kota Mojokerto kedepannya menjadi lebih baik.
Upaya untuk memarik kepercayaan kepada kemasyarakat Kota Mojokerto Paslon 1 (Akmal Rambo) : menawarkan Visi “mewujudkan kota Mojokerto yang mandiri sebagai pusat pertumbuhan regional di bidang perdagangan, pendidikan dan ekonomi kreatif” Misi “Meningkatkan investasi, kerjasama, pusat pertumbuhan, serta sebagai penyangga kota metropollitan Surabaya di bidang kota di bidang perdagangan , pendidikan , kesehatan dan ekonomi kreatif ”.
Sedangkan Paslon 2 (Andy- Ade) tidak mau ketinggalan mereka menawarkan Visi “Mewujudkan kota Mojokerto yang adil sejahtera, ramah dan indah” Misi “Adil dalam mendorong kemandirian fungsi pelayanan masyarakat kota Mojokerto, Indah dalam penataan kota sesuai dengan peruntukannya guna mendukung kemajuan ekonomi keberlangsungan lingkungan hidup dan kehidupan sosial budaya warga yang bermoral.
Paslon 3 (Warsito-Moeljadi) memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Kota Mojokerto menuju kota mojokerto cerdas dalam Visi “Mewujudkan pelayanan dan pembangunan yang berkualitas menuju kota Mojokerto cerdas” Misi “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat.
Paslon 4 (Ita-Rizal) : menonjolkan sektor ekonomi dalam Visi “Terwujudnya kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil makmur, sejahtera dan bermartabat” Misi “Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan serta mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat”.
Sedangkan sesi selanjutnya yang dilaksanakan adalah sesi kemampuan menjawab dari masing masing Paslon dilaksanakan dengan cara mengambil bola yang bertuliskan nomor 1 s/d 4, sesi tanya jawab dan tanggapan dari tiap Wakil Walikota Mojokerto, penyampaian statemen dari tiap-tiap pasangan calon serta yel-yel tiap pendukung pasangan calon.
(Taurus)
Lagi, PKD Datangi Kantor DPRD Kabupaten Kediri
Written By Hapraindonesia on 4/25/2018 | 09:14
 |
| Foto: Suasana rapat dengar pendapat PKD dengan Komisi A DPRD Kab Kediri/DokHI |
Dalam acara rapat dengar pendapat itu juga dihadiri dari Kepala Bagian Hukum pemerintah kabupaten Kediri serta perwakilan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupate Kediri.
Namun yang sangat disayangka dalam rapat dengar pendapat hari ini tCamat yang diundang tidak ada satu pun yang hadir dalam pertemuan yang dilakukan di ruangan komisi B tersebut.
Dalam kesempatan ini, pihak perwakilan kades menuntut kepada pihak Dewan untuk melakukan revisi Perbub terkait proses pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Kediri. Para perwakilan Kepala Desa meminta hak kewenangan pengangkatan perangkat desa dikembalikan oleh Kades.
Selain itu para perwakilan Kades juga mempersoalkan dasar dua anggota Dewan Komisi A yang menyampaikan statament di salah satu media mengatakan bahwa terkait pengangkatan perangkat desa yang dilantik harus nomor satu atau nilai tertinggi.
Pasalnya karema statmen tersebut menimbulkan opini di masyatakat, dan menjadi bumerang bagi kepala desa ketika para Kades yang melakukan pengangkatan perangkat desa sehingga menjadi korban sasaran pertanyaan warga yang dipimpinnya.
"Tadi di pertemuan Ketua Komisi A mewakili anggotanya memohon maaf kepada kami. Jika ada salah yang disampaikan oleh anggotanya, terkait statment yang dimuat disalah satu media" tutur Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri Yohansyah Iwan W, ketika ditemui seusai acara.
Lanjut Yohansyah mengatakan, dalam tuntutannya ruh pengangkatan desa untuk dikembalikan kepada Kepala Desa sesuai peraturan yang ada. Dalam hal itu pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa hak sepenuhnya Kepala Desa bukan diserahkan kepada Bupati, DPMPD maupun DPRD.
"Tadi dari perwakilan Pemerintah Kabupaten Kediri dari DPMPD, seminggu lagi draf revisi Perbub akan diberikan kepada kami dan akan kita pelajari bersama. Draf itu seminggu lagi akan diberikan," tambah Yohansyah.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri Edi Suprapto menuturkan, pihaknya dari akan membantu sepenuhnya Kepala Desa. Ia akan membantu mengawal revisi Perbub tentang pengangkatan perangkat desa.
"Saya pernah menjadi Kepala Desa jadi saya tahu betul apa yang dirasakan PKD (paguyuban kepala desa). Tentunya kami akan memperjuangkan hak Kades sesuai UU No 6 tentang pengangkatan perangkat desa," tuturnya.
Edi juga mengatakan, tuntutan PKD ini untuk merubah Perbub. Perbub ini adalah sebatas lokal dan harusnya dari Pemerintah Kabupaten harus dapat mengadopsi tuntutan Kades. Sementara itu untuk mengubah Perda itu tidaklah mudah dan perlu waktu yang lama serta kajian- kajian.
(Tg/Bm)
KPK Adakan Penggedahan Dugaan Korupsi di Lingkup Pejabat Pemkab Mojokerto
 |
| Foto: Taurus/HI |
Petugas KPK melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap ruangan kerja Bupati Mojokerto (H. Mustofa Kamal Pasa, SE), ruangan kerja Wakil Bupati Mojokerto (H. Pungkasiadi, SH) dan ruangan kerja Sekda Kab. Mojokerto (Herry Suwito), untuk petugas KPK yg lainnya menyebar ke Rumdis Bupati Mojokerto.
Setelah itu sekitar pukul 19.15 Wib petugas saat melakukan pemeriksaan dan penggeledaan selalu didampingi Sekdakab Herry Suwito saat menggeledah di ruang kerja Bappeda, Kesra dan Humas Pemkab Mojokerto. KPK keluar sambil membawa berkas-kas sebagai Barang Bukti (BB).
Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa di Peringitan Pemkab Mojokerto dihadapan wartawan mengatakan Pemeriksaan itu terkait dengan gratifikasi (suap) berdirinya sebanyak 15 titik tower celuler tanpa ijin di wilayah Kab. Mjkt Th 2015. Itu aja." kami tidak tahu masalah ini, karena kami betul tidak mengetahui. "terangnya.
Sampai dengan saat ini kami sebagai Bupati Mojokerto belum kenal dan belum pernah ketemu dgn orang yg diduga melaksana gratifikasi terkait berdirinya tower celuler tanpa ijin tsb." jalasnya .
 |
| Foto: Taurus/HI |
Sedangkan 1 Tim petugas KPK sebanyak 10 orang melaksanakan rangkaian pemeriksaan/penggeledahan di Kantor Diknas Kab. Mojokerto Shoroom mobil Rizki motor milik Nano. S (orang kepercayaan Mustofa Kamal Pasa/Bupati Mjkt) , Rumah Nano. S Ds. Watudakon Kec. Pungging Kab. Mojokerto, Kantor PU Kab.Mojokerto.
Sementara KPK mendatangi rumah Zainal Abidin (Kadiknas Kab. Mojokerto/mantan Kadis PU Kabupaten Mojokerto) Zainal Abidin diduga menghilang bersama istri dan anaknya. Yang ada di dalam rumahnya 1 orang yaitu teman anaknya menjaga rumah tersebut.
Didampingi Ketua RT Setempat, Petugas KPK memasuki rumah Zainal Abidin untuk menggeledah dan keluar membawah Berkas-kas sebagai barang bukti. Dihadapan wartawan RT setempat benarkan bahwa Bapak Zainal Abidin tidak ada di rumah? RT menjawab, mereka keluar bersama istri dan anaknya. " Jawabnya.
(taurus)
Undang Awak Media, Ini Pesan Danrem 082/CPYJ Mojokerto
Written By Hapraindonesia on 4/23/2018 | 20:05
 |
| Foto: Dok/Pendim |
Acara dikemas dalam Coffe morning Danrem 082/CPYJ dengan insan pers se wilayah korem 082/CPYJ ini bertempat di Aula Korem 082/ CPYJ dan di ikuti puluhan wartawan/ jurnalis dari perwakilan media se wilayah Korem 082/CPYJ seperti, Kediri, Nganjuk Jombang, Lamongan, Tuban, Bojonegoro dan masih banyak lainnya.
Dalam sambutannya Danrem 082/CPYJ, Kolonel ARM Budi Suwanto mengatakan terimakasih para insan pers sudah menyempatkan hadir dalam acara coffe morning tersebut. Karena silaturrahmi yang intensif dengan Insan Pers merupakan aspek penting dalam membangun komunikasi, sekaligus sebagai sarana bertukar informasi yang bermanfaat dalam mempublikasikan kegiatan dan keberhasilan tugas-tugas Korem 082/CPYJ.
Dalam kesempatan ini Lanjut Kolonel Arm Budi juga sekaligus mengajak insan pers untuk bersama- sama memerangi berita hoax, karena menurutnya berita hoax dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
“Bahwa berita hoax ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, apabila isu tidak benar ini dikemas dalam isu sara yang akan dengan sangat mudah menyebar keseluruh masyarakat. Saya berharap insan pers dapat membantu untuk meredamnya" harap Danrem.
Sudah seharusnya kita kita harus mampu memilah, memilih mana berita benar dan yang salah. Di era yang serba canggih seperti sekarang ini apabila kita tidak pandai menyaring dan memanfaatkanya dengan bijak, maka akan terjadi sesuatu yang merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat.
"Berita hoax harus kita perangi dengan seluruh komponen bangsa agar tidak menjadikan bangsa ini menjadi terkotak – kotak” tegas Danrem kelahiran Madiun tersebut.
Sementara itu mewakili awak media, Andung Achmad Kurniawan selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto mengatakan terimakasih kepada Danrem 082/CPJY sudah menyempatkan untuk bertatap muka dengan awak media yang bertugas di wilayah Korem 082/CPYJ. Semoga kedepan kegiatan silaturahmi ini semakin erat dan memberikan kebaikan buat bersama.
"Terima kasih kepada Danrem 082/CPYJ yang telah mengadakan kegiatan semacam ini sehingga kita dapat saling mengenal dan kerjasama untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat”, ujar Andung Achmad Kurniawan.
(B@m)
Hakim memutuskan PT Griya Telaga Mas Pailit
Written By Hapraindonesia on 4/19/2018 | 12:11
 |
| Foto: Istimewa |
Pernyataan Pailit itu disampaikan majelis hakim yang diketuai Sifa'urosidin pada persidangan akhir Rapat Umum Putusan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) diruang sidang Sari, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (18/4). D
Ditolaknya perdamian yang diajukan PT Griya Telaga Mas selaku debitur terhadap para kreditur menjadi pertimbangan pailitnya perusahaan pengembang Apartemen Batakan Hills tersebut.
"Pada Rapat Umum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, kami selaku majelis hakim menolak laporan yang diajukan kreditur dan PT Griya Telaga Mas dinyatakan pailit, karena proposal perdamaian dari debitur ditolak oleh seluruh kreditur secara aklamasi,"ucap Hakim Sifa'ufosidin saat membacakan amar putusannya.
 |
| Foto: Istimewa |
"Memang para kreditur menolak secara aklamasi proposal perdamaian yang diajukan debitur. Alasannya, Karena selama ini mereka merasa tidak ada kepastian dalam pembayaran yang diajukan Debitur melalui proposal tersebut," kata Dimas Aryo SH, MM saat dikonfirmasi usai pembacaan putusan Pailit.
Perlu diketahui, Putusan Pailit PT Griya Telaga Mas tersebut bermula dari permohonan PKPU yang diajukan Dudi salah seorang pembeli Apartemen Batakan Hills. Sepanjang proses kepailitan tersebut, Dudi selaku pemohon telah menujuk Faisal Miza, SH,. MH,. CIP,. CRA,. CLA, Hendy Rizki Hasibuan, SH,. CLA, dan Tommy Sugih,SH sebagai Pengurus.
Warga Bandung ini merasa dirugikan atas mangkraknya pembangunan Aparteman Batakan Hills selama tiga tahun. Upaya PKPU tersebut dilakukan Dudi lantaran tidak adanya kepastian lanjutnya pembangunan apartemen yang telah dibelinya. Tak hanya itu, tidak adanya niat baik dari PT Griya Telaga Mas untuk mengembalikan uang pembelian apartemen itu juga menjadi alasan yang kuat pada permohonan PKPU ini.
Ditengah Rapat Umum PKPU itu, ternyata banyak kreditur lain yang juga merasa dirugikan atas mangkraknya pembangunan apartemen yang berjumlah 300 unit kamar tersebut. Setidaknya ada 42 kreditur dan dua perbankan yang turut pada proses kepailitan PT Griya Telaga Mas, dengan tagihan kerugian total Rp 50 Miliar dari tagihan sejak tanggal 20 Maret 2017 lalu.
(rus/lut)
Kasus Pengangkatan Perangkat Desa di Kediri, Polisi Belum Temukan Bukti Yang Mengarah ke Gratifikasi
Written By Hapraindonesia on 4/12/2018 | 18:05
 |
| Kapolres Kediri AKBP Erick Hermawan, (Foto: Dok/HI) |
Dari lima Kepala Desa yang ditangani Polres Kediri itu yakni Kades Baye, Nanggungan, Kepuh, Panjer dan Sambirejo, Kapolres Kediri AKBP Erick Hermawan menuturkan, sejauh ini pihaknya masih memeriksa sejumlah saksi.
"Hingga saat ini kami belum menemukan adanya bukti kuat yang mengarah ke gratifikasi," tutur AKBP Erick, Kamis (12/4/2018) siang.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri Yohansyah Iwan Wahyudi menjelaskan pada Senin (2/4/2018) lalu PKD bertemu Bupati Kediri Hj Haryanti Sutrisno dan Kepala DPMPD Kabupaten Kediri Satirin serta pejabat Pemkab Kediri di ruang Sekartaji Kabupaten Kediri.
Dari hasil pertemuan itu, PKD mendengarkan langsung dari Bupati Kediri bahwa pengangkatan perangkat desa tidak harus nomer satu sesuai hasil ujian. Sesuai peraturan yang ada, untuk pengangkatan perangkat desa adalah kewenangan Kades dan tidak ada aturan yang menyatakan harus melantik/mengangkat perangkat desa hanya berdasar rangking pertama dalam tes tulis. Mulai dari UU sampai dengan perda.
Jika dipaksakan harus mengangkat rangking pertama dalam ujian tes tulis, maka dipertanyakan dasar hukumnya.
" Pertemuan Senin lalu pada tanggal 2 April 2018, Bupati Kediri sudah bilang kepada kami pengangkatan perangkat desa tidak harus nomor satu atau nilai tertinggi," tutur Yohansyah.
Tidak hanya itu, pihak Pemkab berjanji kepada PKD akan melakukan revisi Perbub tentang pengangkatan perangkat desa.
(dt/bm)
Pesan Ibu Lita Mahfud Arifin Ketika Kunker di Polres Kediri
Written By Hapraindonesia on 4/11/2018 | 17:49
 |
| Foto: Dok/HI |
"Sebagai istri anggota Polri, sudah seharusnya para ibu- ibu bhayangkari turut andil dalam menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan kepala daerah jawa timur" kata Ibu Lita Mahfud Arifin didepan limaratus lebih ibu bhayangkari ketika memberikan sambutan.
Ibu Lita Mahfud Arifin menambahkan himbauan kepada ibu- ibu bhayangkari untuk ikut melakukan keamanan Pilkada. Dengan adanya dukungan moril yang diberikan para istri, diharapkan dapat meringankan beban tugas sang suami. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan Pemilukada Jawa Timur, khususnya Kabupaten Kediri berjalan aman, tertib dan damai.
"Mari kita memberi dukungan doa moril serta motivasi kepada suami kita agar meringankan beban tugasnya dalam menjalankan tugas, sehingga pelaksanaan Pilkada berjalan dengan aman dan lancar, dan damai ," Imbuh Lita Mahfud Arifin.
Ibu Lita Arifin juga menuturkan, sebagai istri dan pendamping suami tugas dan peran ibu bhayangkari sangatlah berat. Seorang ibu adalah sosok hebat yang mampu melaksanakan tugas-tugas ganda tanpa mengenal lelah. Seorang ibu tidak bisa kita anggap remeh karena harus memikul beban dan tanggung jawab yang sangat berat harus bisa mengurus semua urusan rumah tangga.
"kita tentunya harus memberikan apresiasi yang tinggi untuk ibu yang hebat Mengapa karena menjadi seorang ibu adalah sosok hebat yang mampu melaksanakan tugas-tugas ganda tanpa mengenal lelah. Sorang ibu tidak bisa kita anggap remeh karena harus memikul beban dan tanggung jawab yang sangat berat harus bisa mengurus semua urusan rumah tangga mulai a sampai z" Urai Istri Kapolda Jatim tersebut.
Dalam kunjungannya Ibu Lita Arifin juga menitibkan pesan kepada para ibu- ibu bhayangkari yang hadir, untuk memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Menurutnya saat ini banyak anak- anak remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba.
"Selain memberikan perhatian kepada suami, saya titip perhatikan juga anak-anak. Sudah seharusnya kita memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak-anak. Mari kita jaga anak-anak kita dari bahaya narkoba serta pergaulan bebas perkembangan ilmu teknologi yang berdampak negatif yang akan merusak masa depannya," tegas Ibu Lita Arifin.
(B@m)
Penyerahan Petikan SK Kenaikan Pangkat PNS, Bupati Tuntut Kinerja Prima dan SDM Handal
Written By Hapraindonesia on 4/05/2018 | 18:01
 |
| Foto: Taurus/HI |
Rincian kenaikan pangkat para PNS ini dibacakan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto, Susantoso, dalam sambutan laporannya.
“Adapun 1.030 orang PNS tersebut terdiri dari Jabatan Struktural sebanyak 72 orang dan golongan III sebanyak 19 orang. Selanjutnya Jabatan Fungsional Guru terdiri dari golongan II sebanyak 38 orang, golongan III sebanyak 304 orang dan golongan IV sebanyak 67 orang. Disusul Jabatan Fungsional Lain terdiri dari golongan II sebanyak 22 orang, golongan III sebanyak 51 orang dan golongan IV sebanyak 25 orang. Dilanjutkan Jabatan Pelaksana/Reguler terdiri golongan I sebanyak 7 orang, golongan II sebanyak 237 orang dan golongan III sebanyak 188 orang,” jabar Susantoso.
Dari rincian di atas, terdapat beberapa kewenangan yaitu golongan I sampai III adalah wewenang bupati, golongan IV/a sampai IV/b menjadi kewenangan gubernur dan golongan IV/c ke atas adalah wewenang BKN Pusat Jakarta.
Bupati dalam arahannya kemarin meminta agar PNS yang menerima kenaikan pangkat, agar lebih meningkatkan kinerja dan kualitas layanan terhadap publik dimana semuanya dituntut serba cepat dan tepat.
“Instruksi dari pemerintah pusat saat ini adalah, agar semua bentuk pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan cepat. Tidak dalam hitungan hari, tapi harus bisa selesai dalam hitungan jam. Saya ingin PNS mendapat gaji yang layak. Kenaikan kali ini merupakan penghargaan negara/Pemda pada PNS atas prestasi kerjanya. Kenaikan ini hendaknya juga dipandang sebagai motivasi dengan bertambahnya tanggungjawab atas jenjang pangkat baru ini harus dibarengi peningkatan prestasi dan perilaku kerja lebih baik lagi,” kata bupati.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip Good and Clean Governance, semuanya kegiatan dalam pemerintahan dilakukan secara transparan. Dengan dukungan SDM yang mumpuni, bupati berharap agar Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang sebentar lagi akan merekrut PNS sesuai standar kompetensi yang dicari, makin maju dan berdaya saing.
“Dalam mewujudkan Good and Clean Governance, semua pekerjaan harus dilakukan secara cepat, tepat, akuntabel, transparan dan tidak boleh ada pungutan apapun. Tentu membutuhkan juga dukungan SDM yang mumpuni sesuai standar yang dicari. Kita mesti bersyukur, karena Kabupaten Mojokerto merupakan satu-satunya daerah di Indonesia, yang mendapat acc dari pusat untuk merekrut sejumlah PNS dengan standard yang bersaing. Jika di pusat IP nya minim 2.75, kita tetapkan di Kabupaten Mojokerto minimal 3.00 atau dari universitas terakreditasi A. Kuotanya mencapai 1.000 orang. Usai Pilkada nanti, kita akan ambil 350 orang dulu,” tambah bupati."
(rus/hms)
Wali Kota Mojokerto Menghadiri Peresmian Gedung Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
Written By Hapraindonesia on 3/20/2018 | 18:36
 |
| (Foto: Istimewa) |
Peresmian kantor baru ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur E.S Maruli Hutagalung, yang bersamaan dengan peresmian Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kota Mojokerto oleh ketua IAD wilayah Jawa Timur Agustina Hutagalung.
Dalam sambutannya Wali kota Mojokerto, Mas’ud Yunus kembali mengaskan bahwa Kota Mojokerto sangat minim sumber daya alam, sehingga untuk meningkatkan kemakmuran adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Terkait dengan itu semua elemen/instansi diharapkan bisa mendukung terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city termasuk institusi Kejari,” harapnya.
Dengan ditempatinya kantor yang baru ini Wali Kota berharap dapat memberikan dorongan, semangat, kepada keluarga besar Kejari untuk memberikan pelayanan hukum dan penegakan hukum di Kota Mojokerto. “Dengan diresmikannya kantor Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto ini semoga dapat mewujudkan masyarakat yang sadar hukum sehingga situasi dan kondisi di kota mojokerto sebagai kota yang damai, sejahtera dan berkeadilan bisa tercapai,” tambahnya.
Senada dengan Wali Kota Mojokerto, Kajati berharap dengan diresmikannya kantor baru penegakan hukum menjadi lebih baik dan lebih maju. “Masyarakat Kota Mojokerto apabila ada permasalahan silahkan datang ke kantor kejari untuk menyampaikan laporan-laporannya dalam hal penegakan hokum,” kata Maruli.
Maruli juga menegaskan bahwa dibawah pimpinan Halila kantor Kejari Kota Mojokerto akan maju, khususnya dalam penegakan hukum.
Sementara itu, dalam laporannya, Kajari Kota Mojokerto Halila, menyampaikan bahwa gedung kantor dibangun secara representatif dengan berlandaskan jiwa Tri Krama Adhyaksa dengan tanpa mengesampingkan proses kearifan lokal seperti yang diwariskan kerajaan nusantara, karena Mojokerto merupakan tanah leluhur kerajaan Majapahit. “Nuansa Merah putih menandakan kami berani dan bertekad suci untuk menegakkan keadilan demi mewujudkan ketertiban masyarakat khususnya Kota Mojokerto yang kondusif,” ungkap Halila.
Kantor Kejari seluas 13.420 m2 ini merupakan hibah dari Pemerintah Kota Mojokerto. Pembangunan gedung ini dilaksanakan sejak 18 September 2017 dan selesai tepat pada 31 Desember 2017 sebagaimana dijanjikan Halila kepada Kajati.
(rus/hms)
Wali Kota Mojokerto Tandatangani Komitmen Pemberantasan Korupsi
Written By Hapraindonesia on 3/08/2018 | 12:41
 |
| Foto: Ist |
Kegiatan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dihadiri Gubernur Jawa Timur Soekarwo, pimpinan KPK Laode M Syarief, Sekretaris Irjen Kemendagri Ir. Sutejo, MM, Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP Gusmelinda Rahmi, Koordinator Korsupgah Asep Rahmat Suwandi, Sekdaprov Jatim, serta 38 kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.
Di acara ini, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan sejumlah kepala daerah di Jawa Timur menandatangani sembilan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, yaitu:
1. Melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-pIaning dan e-budgeting.
2. Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik secara mandiri dan penggunaan e-procurement.
3. Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan proses penerbitan perizinan pengelolaan sumber daya alam yang terbuka.
4. Melaksanakan tata kelola Dana Desa yang efektif dan akuntabel.
5. Melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan internal Pemerintah sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pengendalian gratifikasi dan LHKPN.
7. Membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.
8. Melaksanakan perbaikan pengelolaan sumber daya manusia dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai.
dan 9. Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur, dan aplikasi yang transparan dan akuntabel.
Pimpinan KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan, apa yang tertuang di dalam pernyataan komitmen bersama itu adalah hal-hal yang menurut KPK rawan terjadi korupsi. "Area yang ingin kami hilangkan itu terdiri dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengelolaan anggaran keuangan, dan peningkatan kualitas pengawas internal pemerintah," ujarnya.
Dia mengatakan, capaian Jawa Timur lebih bagus dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. "Walaupun, kemarin ada beberapa yang tersangkut (kasus korupsi), diharapkan itu tidak terjadi lagi," katanya.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan secara sistem yaitu melalui E-Budgeting pencegahan tersebut sudah luar biasa. Namun, masalah utama dalam beberapa kasus yang terjadi adalah integritas. "Integritas memang menjadi permasalahan serius, kita akan mencari cara yang terbaik untuk mendeteksi integritas," kata Pakde Karwo.
Sementara itu Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus mengatakan, akan melaksanakan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi.
"Pemkot akan melaksanakan sistem penganggaran melalui e-budgeting. Sedangkan terkait pembinaan personil dengan menumbuhkan dan menerapkan budaya integritas yang dilakukan mulai dari pimpinan, hingga staf yang ada di bawahnya", ungkapnya. (rus/hms)
Ratusan Kades Dikediri, Gagal Audiensi Dengan Bupati
Written By Hapraindonesia on 3/06/2018 | 18:26
 |
| Perwakilan Paguyuban Kepala Desa Ketika Menerima wawancara dengan awak media.(Dok/HI) |
Dari pantauan hapraindonesia.co di lokasi, sejumlah perwakilan paguyuban kepala desa ini sebelum datang menuju Pemkab Kediri berkumpul di area Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri. Kemudian mereka berbondong-bondong menggunakan mobil dan sepeda motor menuju kantor pemkab dengan pengawalan dari petugas kepolisian Sat Sabhara Polres Kediri.
Sesampainya di Pemkab perwakilan dari paguyuban Kepala Desa memasuki ruang pertemuan bagian umum Kabupaten Kediri. Di dalam ruangan bagian umum, perwakilan Kades tidak ditemui oleh Bupati Kediri, namun ditemui oleh Biro Hukum, Bakesbangpol dan Satpol PP Kabupaten Kediri. Pertemuan mereka tertutup dan memakan waktu hampir 2 jam.
Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri Yohansyah menuturkan pertemuan audiensi dengan Bupati Kediri untuk membahas permasalahan polemik masalah pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Kediri, "Kami sebelumnya sudah mengirimkan surat dua kali untuk audiensi dengan ibu Bupati Kediri. Harapannya kami hari ini bertemu Bupati Kediri tapi Bupati ada kepentingan di luar," tutur Yohansyah.
Sementara itu Kades Purwoasri, Klamlisan menuturkan, kedatangannya ditemui oleh Biro Hukum, Bakesbangpol dan Satpol PP Kabupaten Kediri. Menurutnya, hasil pertemuan dengan Kepala Desa ini akan disampaikan ke Ibu Bupati Kediri, "Tadi kata perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Kediri akan menyampaikan hasil pertemuan hari ini kepada Bupati Kediri," terangnya.
Kedatangan Kepala Desa hanya menuntut roh Perda Undang-undang Desa No 06/2014 kalau kepala desa mempunyai wewenang mengangkat dan memperhentikan perangkat desa dikembalikan. Karena aturan yang baru ini hanya menimbulkan permasalahan. Sedangkan aturan yang lama itu tidak ada permasalahan. Menurutnya, Perda dan Perbub tidak ada yang menghambat.
Namun itu semua hanya teknis,"Di Kabupaten Kediri kan tidak hanya sekali melaksanakan pengangkatan perangkat desa dan sudah berulang kali. Tapi yang ini yang bermasalah. Tapi kenapa ini bisa terjadi," ungkap Yohansyah.
Dibeberkan Yohansyah, di Perda hanya merekomendasi atas dasar kelayakan dan kepatutan calon berdasarkan usulan dari Kepala Desa. Bukan berarti merekom satu nama nilai tertinggi, "Berdasarkan Perda yang ada Camat bisa merekom lebih dari dua calon dari usulan Kepala Desa. Untuk selanjutnya Kepala Desa bisa menetapkan satu calon setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat," jelasnya.
Diungkapkan Yohansyah, pihak Bupati Kediri dalam waktu dekat akan berencana menemui Paguyuban Kepala Desa. "Rencana Bupati Kediri akan menemui perwakilan Paguyuban Kepala Desa," ungkap Yohansyah.
(Dt/B@m)
Merasa Haknya Dikurangi, Kades Surati Bupati
Written By Hapraindonesia on 2/26/2018 | 21:30
 |
| foto: ist |
Selain melayangkan surat ke bupati, surat tersebut juga ditembuskan kepada bagian hukum, Bakesbangpol dan juga ke BPMPD Kabupaten Kediri agar bisa diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Yosep Siswoyo salah satu perwakilan paguyuban Kepala Desa mengatakan, kedatangannya ke Kantor Bupati Kediri dalam rangka menindaklanjuti surat permintaan audensi dengan bupati terkait pengangkatan perangkat desa.
"Kami paguyuban Kepala Desa menindak lanjuti surat kami yang pertama pada tgl 19 februari lalu, untuk bertemu dan audensi dengan bupati tentang pengangkatan perangkat desa. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan, dan hari ini kami melayangkan surat audiensi yang kedua kalinya,” ujarnya Yosep Siswoyo yang juga menjabat sebagai Kades Sumberduren, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Senin (26/02/2018).
Masih lanjut yusep menuturkan menurutnya, banyak permasalahan sebenarnya yang ingin dibicarakan dengan bupati. Dalam hal ini terkait pengangkatan perangkat desa. Pihaknya merasa terkait pengangkatan perangkat desa khususnya di kabupaten kediri banyak hak- hak Kepala Desa yand dikurangi.
"Sesuai aturan UU No 6 th 2014, kami punya wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa" tutur Yosep.
Pria yang akrab disapa Yosep juga menjelaskan terkait opini masyarakat yang berkembang saat ini adalah keliru. Menurutnya pengangkatan perangkat desa tidak hanya berdasarkan hasil nilai tulis saja, akan tetapi ada pertimbangan beberapa aspek. Seperti aspek sosial, emosional dan kecakapan lainya. Dan itu dikethaui oleh kepala desa.
“Dasar pengangkatan perangkat desa tidak hanya berdasarkan hasil test nilai tulis saja. namun seorang perangkat juga harus pinter bersosialisasi dengan masyarakat bergaul dengan masyarakat dan banyak yang lain. Dan itu yang tahu kepala desa" imbuhnya.
Pihaknyaajuga menegaskan dalam waktu dekat juga akan melakukan audiensi ke DPRD Kabupaten Kediri. Pasalnya DPRD dan Pemerintah Kabupaten yang membuat Perda tentang pengkangkatan perangkat desa.
"Kedepan pihak kami juga pengen Audiensi dengan dewan. Beliau orang pinter-pinter, namun komentarmya dimedia itu sering memojokkan Kepala Desa" Keluhnya.
(dt/b@m)
Peringatan HPSN 2018 Kab. Mojokerto
Written By Hapraindonesia on 2/25/2018 | 16:18
 |
| Foto: Istimewa |
“Tanggung jawab pengelolaan sampah sejatinya bukan hanya kewajiban pemerintah saja, namun tanggung jawab semua. Jangan segan menegur siapapun yang buang sampah sembarangan dan membakarnya, ini bisa mencemari sumber mata air dan sungai. Seperti baru-baru ini ada kasus gugatan ke Pemprov karena pencemaran sungai akibat tumpukan sampah popok sekali pakai,” tegas bupati, Minggu (25/2) pagi.
Tidak lupa dalam tiap kesempatan termasuk HPSN Tahun 2018 kali ini, bupati mengucapkan terimakasih atas support masyarakat Kabupaten Mojokerto khusunya dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur.
Desa-desa di Kabupaten Mojokerto sudah sangat maju dengan dukungan sarana infrastruktur yang memadai. Rencana ke depan, disebutkan bupati, tiap kecamatan bakal mempunyai pasarnya sendiri, mini waterpark dan sarana mainan anak-anak, pujasera serta sarana olahraga.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Zainul Arifin, dalam laporan sambutan acara HPSN tahun 2018 memaparkan, beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bupati Mojokerto Tanggal 13 Februari 2018 tentang Gerakan 3 Bulan Bebas Sampah.
“Perlu kami laporkan bahwa Gerakan 3 Bulan Bebas Sampah telah dilaksanakan dengan kerjasama eleman masyarakat baik swasta maupun perusahaan. Kegiatannya antara lain sosialisasi pengelolaan sampah pada petugas kebersihan dan pertamanan, pembinaan pemilihan sampah mandri di TPA Belahan Tengah, gerakan gotong royong bersih-bersih, sosialisasi pengelolaan sampah antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dengan Universitas Islam Majapahit di Desa Wisata Jembul Jatirejo, Awarding Bank Sampah bersama LSM We Hasta dan PT. MBI serta gerakan bersih-bersih kota wisata Pacet,” lengkap Zainul.
Acara yang dipusatkan di area depan Balai Desa Pacet dengan mengusung tema “Sayangi Bumi Bersihkan dari Sampah”, dimeriahkan acara senam bersama (seluruh peserta lomba dan warga sekitar), jalan santai sambil bersih-bersih sampah di sepanjang rute ± 2,5 km, lomba kumpul pilah sampah (Bank Sampah dari 18 kecamatan) dan lomba atribut daur ulang sampah (Bank Sampah & SMA/SMK).
Hadir mendampingi bupati dalam acara ini antara lain Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Ikfina Kamal Pasa, Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Mojokerto, Yayuk Ismawati, Kepala OPD serta camat (rus/hms)
MoU Kepolisian Resor Mojokerto dengan Pemkab Mojokerto Tingkatkan Literasi
Written By Hapraindonesia on 1/18/2018 | 13:46
 |
| Foto: Istimewa |
Acara yang dihelat pada Rabu (17/1) pagi lalu di aula Pacet Mini Park, Desa Warugunung, Kecamatan Pacet, dihadiri Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Ikfina Kamal Pasa.
Dalam sambutannya Bupati Mojokerto mengapresiasi sinergitas program yang bertujuan mencerdaskan masyarakat melalui upaya literasi (kualitas atau kemampuan melek huruf atau aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis). Literasi juga mencakup kemampuan melek visual yakni kemampuan mengenali serta memahami berbagai macam ide yang disampaikan (video/gambar).
“Saya sangat mengapresiasi sinergitas program kegiatan antar stakeholder yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Kepolisian Resor Mojokerto seperti sekarang. Literasi memang sangat penting guna mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berwawasan tinggi melalui pendekatan wajib membaca,” kata bupati.
Kapolres Mojokerto, AKBP Leonardus Simarmata dalam sambutannya mengatakan jika program yang sudah dilakukan di Kotamadya Batu ini, dirasakan sangat efektif menjangkau masyarakat hingga lokasi-lokasi terpencil.
“Mobil Cendekia bisa menjangkau tempat-tempat terpencil. Model ini sangat efektif, karena sudah dilakukan juga di Kotamadya Batu. Kita kerjasama juga dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan untuk menyajikan buku-buku yang menarik. Dilengkapi juga dengan screen yang menayangkan audio visual bernilai edukasi. Selanjutnya akan ada jadwal kunjungan tiap hari yang menyasar anak-anak putus sekolah, anak jalanan serta masyarakat buta aksara,” papar Leo.
Leo juga menambahkan bahwa tujuan MoU adalah untuk menumbuh kembangkan masyarakat usia produktif yang gemar membaca. Ini karena masih ada masyarakat yang belum berkesempatan mengecap pendidikan formal.
(Rus/hms)
Bupati Mojokerto Resmikan Gedung Puskesmas Gondang, Dlanggu dan Jatirejo, Layak Jadi Rumah Sakit Type D
 |
| Foto: Istimewa |
Kepalai Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Didik Chusnul Yakin, dalam laporan sambutannya menguraikan bahwa Puskesmas Gondang yang terdiri dari dua lantai ini, bisa dikatakan terbesar di Jawa Timur bahkan Indonesia. Mengingat biaya pembangunannya yang mencapai Rp 12 miliar.
“Kita patut berbangga karena Puskesmas Gondang ini bisa kita katakan terbesar di Jawa Timur, atau bahkan di Indonesia. Puskesmas Gondang menelan biaya pembangunan mencapai Rp 12 miliar, Puskesmas Jatirejo Rp 9 miliar dan Puskesmas Dlanggu Rp 7 miliar. Angka-angka ini lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pembangunan puskesmas pada umumnya yang menelan biaya rata-rata Rp 1 sampai 2 miliar. Puskesmas Gondang khususnya, saya kira sangat layak menjadi rumah sakit type D,” urai Didik.
Meski statusnya masih Rawat Jalan, namun Didik mengatakan untuk segera mengurus statusnya menjadi Rawat Inap. Puskesmas ini juga berbeda dengan puskesmas pada umumnya karena memiliki rujukan penyakit kejiwaan yang didukung dengan psikolog dan psikiater.
“Puskesmas ini berstatus Rawat Jalan, tapi akan kita urus menjadi Rawat Inap. Karena daya tampungnya yang cukup banyak yakni 40-50 tempat tidur. Alat-alat kesehatan juga akan kita cukupi serta tenaga kesehatan yang mumpuni,” tambah Didik.
Didik juga sedikit mereview berbagai macam kegiatan pembangunan maupun perbaikan puskesmas yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Seperti pada tahun 2016 dimana telah dilakukan perbaikan puskesmas rawat inap sebanyak 7 unit, perbaikan 16 unit, puskesmas pembantu sebanyak 22 unit dengan anggaran mencapai Rp 32,8 miliar. Tahun 2017 juga digelontorkan dana kurang lebih Rp 40,8 miliar termasuk diantaranya dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Tahun 2018 akan tetap dilanjutkan kegiatan pembangunan, karena rata-rata puskesmas sudah diperbaiki kecuali Puskesmas Pesanggrahan. Tahun 2018, bupati juga meninjau gedung farmasi di Jabon. Sehingga rencananya akan segera dianggarkan dana pembangunan gedung farmasi dan laboratorium kesehatan daerah.
Bupati dalam sambutan arahannya mangakui jika sebelumnya Puskesmas Gondang, Jatirejo, dan Dlanggu kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Namun Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan terus berupaya melakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Saya targetkan tahun 2019 seluruh puskesmas sudah tuntas baik perbaikan maupun pembangunan. Kepada seluruh tenaga kesehatan, terus tingkatkan pelayanan dan jangan sampai kalah dengan rumah sakit atau klinik swasta. Bila perlu, lakukan pelayanan dengan pola jemput bola, karena fasilitas kita sudah tersedia,” tandas bupati.
Untuk diketahui, acara peresmian ini sekaligus menjadi launching kegiatan BK Desa (Bantuan Keuangan Desa) Tahun Anggaran 2018 bersamaan dengan dimulainya pembangunan Balai Desa Gondang.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun anggaran 2018, telah menganggarkan kegiatan BK Desa untuk 61 desa dari 18 kecamatan dengan nilai anggaran mencapai Rp 50 miliar.
Adapun peruntukannya terdiri dari pembangunan dan rehab gedung/pendopo balai desa (22 paket), pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan (31 paket), pembangunan gedung diklat Desa Claket (1 paket), pembangunan pagar Majapahit (2 paket), pembangunan gedung untuk pasar rakyat/pujasera (2 paket), pembangunan/rehab makam Mbah Sentono di Desa Tumapel (1 paket) dan pembangunan alun-alun/rest area (2 paket).
Sebagai informasi, Desa Gondang sendiri tahun ini mendapat BK Desa sebesar Rp 600 juta yang digunakan untuk pembangunan rehab balai desa dan pendopo.
(Rus/hms)
" Kediri Bersholawat" Songsong Pergantian Tahun 2018
Written By Hapraindonesia on 1/01/2018 | 09:22
 |
| Foto: Dok/HI |
Acara ini sangat menarik antusias warga muslim di kediri. Terbukti ribuan muslim jamaah majelis Rotib dan sholawat (Rosho) mulai pukul 18.00 WIB sudah nampak memadati jalan untuk mengikuti sholawatan di depan Masjid Agung Kota Kediri.
Turut hadir dalam acara ini Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar, Komandan Kodim 0809 Kediri Letkol Inf Slamet Suprijanto dan Kapolresta Kediri AKBP Anthon Haryadi. Acara yang bertajuk Kota Kediri bersholawat ini selain di hadiri olehnjajara Muspida hadir pula Danramil Kota Kapten Kav Puguh Bintarto, Kapolsek Kota Kompol Sucipto dan Camat Kota Herry Purnomo.
“Mari jadikan Kota Kediri sebagai kota yang bermartabat. Semoga di tahun 2018 mendatang, menjadikan Kota Kediri semakin dan selalu sukses,” kata Abdullah Abubakar di depan ribuan jamaah.
 |
| Foto: Dok/HI |
Sementara itu, Habib Husein menuturkan, ”Acara ini bisa terwujud berkat perjuangan bapak Walikota. Semoga siapapun yang memimpin Kediri, Sholawatan tetap berkumandang.” harapnya
Kepala Disbudparpora Kota Kediri Nur Muhyar ketika ditemui di lokasi mengatakan, sholawatan dimaksudkan untuk memohon ampunan atas semua kesalahan dan dosa pada 2017 dan mengharap keberkahan Tuhan YME untuk tahun 2018 dan seterusnya.
Dari pantauan di Lokasi Sholawatan yang dipandu oleh Habib Husein ini mendapatkan pengamanan dari aparat kepolisian dan TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan serta tim keamanan dari jamaah majelis Rotib dan sholawat (Rosho) .
(B@m/*)
Ning Lik Berangkatkan Jalan Sehat Pemuda di GOR Jayabaya
Written By Hapraindonesia on 12/31/2017 | 16:28
 |
| Foto: Dok/ist |
Ratusan peserta dari berbagai usia nampak berkumpul di garis start dan mulai pukul 06.20 WIB Jalan santai pemuda diberangkatkan langsung oleh Wakil Walikota Kediri, Lilik Muhibbah.
Dalam sambutannya Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah sebelum memberangkatkan Jalan santai pemuda mengatakan bahwa program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri di tahun 2017 Alhamdulilah dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Kediri, khususnya program unggulan Kota Kediri yakni Prodamas.
"Insya Allah program-program dari pemerintah Kota Kediri sudah banyak yang kita sampaikan di tahun 2017. Entah itu bantuan Prodamas, bantuan pendidikan juga bantuan kesehatan. Salah satunya bantuan bagi warga Kota Kediri yang sakit dan harus rawat inap, kalau mau di Gambiran dan masuk di kelas 3 semua akan di gratiskan," Jelas Ning Lik sapaan akrab Wawali Kediri.
 |
| Foto: Dok/ist |
"Semoga menjelang tahun Baru 2018 kita lebih siap dan lebih baik untuk masyarakat Kota Kediri. Mudah-mudahan pemerintah selalu bisa bekerja dengan baik untuk melayani masyarakat kota Kediri agar ke depan lebih baik dan lebih sejahtera lagi," harapnya.
Turut hadir dalam jalan santai pagi ini Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah, Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu, Kepala Disbudparpora Kota Kediri Nur Muhyar Dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri dr.Fauzan Adima.
Sementara itu Nur Muhyar Selaku Kepala Disbudparpora Kota Kediri mengatakan, jalan santai pemuda ini sengaja di selenggarakan pemerintah Kota Kediri yang dipusatkan di GOR Jayabaya merupakan bagian dari rangkaian acara pergantian tahun 2017.
" jalan santai ini sengaja diselenggarakan pemkot kediri merupakan bagian dari rangkaian perayaan pergantian tahun 2017, ditempat ini pula pada siang harinya akan diadakan pertunjukan kuda lumping dan dilanjutkan malam harinya ada penampilan shaggy dog. Semoga acara berjalan dengan baik dan masyarakat yang memeriahkan acara malam tahun baru 2018 terhibur" kata Nur Muhyar.
Jalan santai pemuda kali ini mengambil rute start di GOR Jayabaya menuju Jl. K.H. Agus Salim, Jl. Raung dan menuju finish kembali di GOR Jayabaya. Selain itu puluhan hadiah menarik disiapkan oleh panitia untuk semakin menyemarakkan acara jalan santai pemuda di akhir tahun 2017 ini.
(adv/B@m/*)
