Peningkatkan Nilai Hasil Belajar Mata Pelajaran Pkn Pada Materi Ajar

Publikasi Ilmiah Oleh :

HARTATI JUNAIKA, S.Pd, Pengajar Mata Pelajaran PKn SMPN 3 Kalidawir Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Nopember 2016.

Norma-Norma Yang Berlaku Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara Siswa Kelas VII A SMP Negeri 3 Kalidawir Tulungagung Semester I Tahun Pelajaran 2016 / 2017 Melalui Model Pembelajaran Problem Based Introductuon (PBI) (PENELITIAN TINDAKAN KELAS)

Kata Kunci :

PKn, Nilai Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn, Model Pembelajaran Problem Based Introductuon (PBI) Kegiatan belajar bersama dapat membantu memacu belajar aktif. Kegiatan belajar dan mengajar di kelas memang dapat menstimulasi belajar aktif, namun kemampuan untuk mengajar melalui kegiatan kerjasama kelompok kecil akan memungkinkan untuk menggalakkan kegiatan belajar aktif dengan cara khusus.

Apa yang didiskusikan siswa dengan teman-temannya dan apa yang diajarkan siswa kepada teman-temannya memungkinkan mereka untuk memperoleh pemahaman dan penguasaan materi pelajaran.

Penelitian ini berdasarkan permasalahan : Bagaimanakah Peningkatkan Nilai Hasil Belajar Mata Pelajaran Pkn Pada Materi Ajar : Norma-Norma Yang Berlaku Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara Siswa Kelas VII A SMP Negeri 3 Kalidawir Tulungagung Semester I Tahun Pelajaran 2016 / 2017 Melalui Model Pembelajaran Problem Based Introductuon (PBI) Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

(a) Ingin mengetahui Peningkatkan Nilai Hasil Belajar Mata Pelajaran Pkn Pada Materi Ajar : Norma-Norma Yang Berlaku Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara Siswa Kelas VII A SMP Negeri 3 Kalidawir Tulungagung Semester I Tahun Pelajaran 2016 / 2017 setelah diterapkannya Model Pembelajaran Problem Based Introductuon (PBI).

(b) memberikan gambaran metode pembelajaran yang tepat dalam upaya meningkatkan nilai hasil belajar siswa dan menjadikan siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar.

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak tiga putaran . setiap putaran terdiri dari empat tahap, yaitu : rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, dan refisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMPN 3 Kalidawir Kabupaten Tulungagung, Semerter I Tahun Pelajaran 2016/2017.

Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif dan lembar observasi kegiatan belajar mengajar, dari hasil analisis didapatkan bahwa Nilai Hasil Belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus II, yaitu siklus I (62,22%), siklus II (88,88%), Simpulan dari penelitian ini adalah Model Pembelajaran Problem Based Introductuon (PBI) dapat berpengaruh positif terhadap Nilai Hasil Belajar Mata Pelajaran Pkn Pada Materi Ajar :

Norma-Norma Yang Berlaku Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara Siswa Kelas VII A SMP Negeri 3 Kalidawir Tulungagung Semester I Tahun Pelajaran 2016 / 2017 serta model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternative pembelajaran PKn.

Peningkatkan Nilai Hasil Belajar PKn

Publikasi Ilmiah Oleh :

MARSIYAH, S.Pd, Pengajar Mata Pelajaran PKn SMPN 3 Kalidawir Tulungagung

Kata Kunci :

PKn, Nilai hasil belajar PKn, metode kerjasama kelompok.

Tulungagung, September 2015. Peningkatkan Nilai Hasil Belajar PKn Materi Ajar Menampilkan Perilaku Yang Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Metode Pembelajaran Kerja Sama Kelompok Pada Siswa Kelas VIII A SMPN 3 Kalidawir Tulungagung Jawa Timur Semester I Tahun 2015/2016 (PENELITIAN TINDAKAN KELAS).

Kegiatan belajar bersama dapat membantu memacu belajar aktif. Kegiatan belajar dan mengajar di kelas memang dapat menstimulasi belajar aktif, namun kemampuan untuk mengajar melalui kegiatan kerjasama kelompok kecil akan memungkinkan untuk menggalakkan kegiatan belajar aktif dengan cara khusus. Apa yang didiskusikan siswa dengan teman-temannya dan apa yang diajarkan siswa kepada teman-temannya. Memungkinkan mereka untuk memperoleh pemahaman dan penguasaan materi pelajaran. Penelitian ini berdasarkan permasalahan :

Bagaimanakah peningkatan nilai hasil belajar Pkn materi ajar Menampilkan Perilaku Yang Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Metode Pembelajaran Kerja Sama Kelompok Pada Siswa Kelas VIII A SMPN 3 Kalidawir Kabupaten Tulungagung, Semerter I Tahun Pelajaran 2015/2016.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

(a) Ingin mengetahui peningkatan nilai hasil belajar Pkn materi ajar Menampilkan Perilaku Yang Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila setelah diterapkannya pembelajaran kerja sama kelompok.

(b) memberikan gambaran metode pembelajaran yang tepat dalam upaya meningkatkan nilai hasil belajar siswa.Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak tiga putaran .

Setiap putaran terdiri dari empat tahap, yaitu : rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, dan refisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMPN 3 Kalidawir Kabupaten Tulungagung, Semerter I Tahun Pelajaran 2015/2016.

Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif dan lembar observasi kegiatan belajar mengajar, dari hasil analisis didapatkan bahwa Nilai Hasil Belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III, yaitu siklus I (68,42%), siklus II (81,58%), siklus III (94,74%).

Simpulan dari penelitian ini adalah metode pembelajaran Kerja Sama kelompok dapat berpengaruh positif terhada nilai hasil belajar pkn materi ajar menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila pada siswa Kelas VIII A SMPN 3 Kalidawir Tulungagung Jawa Timur Semester I Tahun 2015/2016. serta model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternative pembelajaran PKn.

Penelitian Tindakan Kelas

oleh : DEWI WIJAYA, Pengajar SMPN 3 Kalidawir Tulungagung.

Meningkatkan Prestasi dan Motivasi Belajar Bahasa Inggris melalui Strategi Pembelajaran Kontekstual Model Pengajaran Berbasis Proyek/Tugas Pada Siswa Kelas IXB Semester I di SMP Negeri 3 Kalidawir Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 2014/2015.

Kata kunci:

Bahasa Inggris, model pengajaran tugas/proyek Untuk bisa mempelajari sesuatu dengan baik, kita perlu mendengar, melihat, mengajukan pertanyaan tentangnya dengan membahasnya dengan orang lain. Bukan Cuma itu, perlu “ mengerjakannya” yakni penggambarkan sesuatu dengan cara mereka sendiri, menunjukkan contohnya, mencoba mempraktekkan keterampilan, dan mengerjakan tugas menuntut pengetahuan yang telah atau harus mereka dapatkan.

Penelitian ini berdasarkan permasalahan (a) Apakah penerapan pembelajaran kontekstual model pengajaran berbasis proyek/tugas dapat meningkatkan prestasi belajar siswa terhadap materi pelajaran Bahasa Inggris?

(b) bagaimanakan pengaruh pembelajaran kontekstual model pengajaran berbasis tugas/proyek dalam meningkatkan motivasi , minat perhatian dan partisipasi belajar Bahasa Inggris?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah (a) ingin mengetahui bagaimanakah peningkatan prestasi belajar Bahasa Inggris setelah diterapkan pembelajaran kontektual model pengajaran berbasis proyek/tugas.

(b) ingin menetahui pengaruh penbelajaran kontekstual model pengajaran berbasis proyek/tugas dalam meningkatkan prestasi dan motivasi belajar terhadap materi pelajaran Bahasa Inggris Penelitian ini menggunakan tindakan (Action research) sebanyak tiga putaran.

Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu : rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi dan refisi.

Sasaran penelitian ini adalah siswa Kelas IXB Semester I di SMP Negeri 3 Kalidawir Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 2014/2015.

Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar observasi kegiatan belajar mengajar. Dari hasil analis didapatkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai III yaitu, siklus I (50,00%), siklus II (76,47,00%), siklus III (88,00%) Simpulan dari penelitian ini adalah model pengajaran tugas/proyek dapat berpengaruh positif terhadap prestasi dan motivasi belajar Siswa Kelas IXB, serta model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternative pembelajaran Bahasa Inggris.

Penelitian Tindakan Kelas

Disusun Oleh: SUTRIANTO, S.Pd, Pengajar SMPN 3 Kalidawir, Tulungagung.

Upaya Melalui Pembelajaran Berbasis Portofolio Untuk dapat Meningkatkan Nilai Hasil Belajar Ketrampilan Jasa Materi Sifat-sifat Harta, Utang dan Modal dalam Pembukuan Pada Siswa Kelas IXC SMPN 3 Kalidawir Tulungagung Semester I Tahun Pelajaran 2014/2015.

Kata Kunci:

Nilai Hasil Belajar ketrampilan jasa, metode Pembelajaran Berbasis Portofolio .

Agar dapat mengajar efektif, guru harus meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa (kuantitas) dan meningkatkan mutu (kualitas) mengajarnya. Kesempatan belajar siswa dapat ditingkatkan dengan cara melibatkan siswa secara aktif dalam belajar.

Hal ini berarti kesempatan belajar makin banyak dan optimal serta guru menunjukkan keseriusan saat mengajar. Makin banyak siswa yang terlibat aktif dalam belajar, makin tinggi kemungkinan prestasi belajar yang dicapainya.

Tujuan penelitian tindakan ini adalah: (a) Ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkannya metode Pembelajaran Berbasis Portofolio. (b) Ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa setelah diterapkan Pembelajaran Berbasis Portofolio.

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak tiga putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu: rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, dan revisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa Kelas IXC Semester I di SMP Negeri 3 Kalidawir Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 2014/2015. Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar observasi kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari siklus 1 dan siklus 2 menunjukkan adanya peningkatan ke arah pencapaian tujuan penelitian. Motivasi belajar siswa pada siklus 1 memperoleh skor 76,14 % pada siklus 2 meningkat menjadi 82,95 % peningkatan sebesar 82,95 % - 76,14 % = 6,81 %.

Pengelolaan pembelajaran berbasis portofolio pada siklus 1 mendapat nilai rata-rata 3,09 pada siklus 2 meningkat menjadi 3,15 terjadi peningkatan sebesar 3,15 – 3,09 = 0,6.

Prestasi belajar siswa yang berupa laporan dokumentasi portofolio juga terjadi peningkatan yaitu pada siklus 1 rata-rata skor 52,20 % dan pada siklus 2 meningkat menjadi 55,25 % peningkatannya sebesar 3,05 %. Sedangkan hasil kerja siswa yang berupa presentasi portofolio dari siklus 1 mendapat skor 20,25 % dan pada siklus 2 22 % terjadi peningkatan sebesar 1,75 %.

Hasil prestasi belajar siswa yang didasarkan hasil belajar dari siklus 1 dengan rata-rata 7,59 dan pada siklus 2 menjadi 8,00 terjadi peningkatan sebesar 0,40. Hal ini berarti pembelajaran Berbasis Portofolio dapat meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya kelas IXC SMPN 3 Kalidawir Tulungagung.

Penelitian Tindakan Kelas

Oleh : SITI MINATUL KHOIRIYAH, S.Pd, Pengajar SMPN 3 Kalidawir Tulungagung

Peningkatan Nilai Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas IXF SMP Negeri 3 Kalidawir Semester 1 Tahun Pelajaran 2014/2015 Melalui Model Kooperatif Jigsaw.

Kata Kunci :

Peningkatan, Nilai Hasil Belajar, Model Pembelajaran Cooperative Jigsaw.

Pembelajaran Ekonomi tidak lagi mengutamakan pada pencapaian target kurikulum tetapi mengutamakan pengembangan kemampuan dan pengembangan ketrampilan berpikir. Ekonomi merupakan salah satu ilmu pengetahuan penting dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan pengamalan nyata untuk mencetak peserta didik agar benar-benar menjadi manusia Indonesia yang berpikir kritis.

Berasal dari permasalahan ini perlu adanya perubahan dalam pembelajaran Ekonomi, salah satunya yaitu menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif jigsaw.

Penerapan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif jigsaw juga sejalan dengan pelaksanaan kurikulum 2004. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk :

(1) mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa Kelas IX F Semester 1 UPTD SMPN 3 Kalidawir Tulungagung Tahun Pelajaran 2014/2015, (2) mengetahui pengaruh metode pembelajaran model pembelajaran kooperatif jigsaw bagi prestasi belajar siswa.

Sedangkan hipotesis dalam penelitian ini jika guru menerapkan dengan model pembelajaran kooperatif jigsaw maka hasil belajar Ekonomi siswa Kelas IX F Semester 1 UPTD SMPN 3 Kalidawir Tulungagung Tahun Pelajaran 2014/2015 akan mengalami peningkatan.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, angket, wawancara dan tes. Observasi untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Wawancara untuk mengetahui pengetahuan peran siswa serta untuk mengetahui interaksi siswa dan guru selama pembelajaran. Angket digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran. Dari tes diperoleh nilai belajar siswa yang selanjutnya digunakan pengujian hipotesis.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, angket dan tes. Dari hasil tersebut diperoleh nilai ketuntasan tes awal 55,56%, tes siklus I 66,67%, dan tes Siklus II 92,85%. Terjadinya peningkatan nilai dari tes awal, Siklus I dan Siklus II karena adanya kreativitas dan motivasi guru.

Akrtivitas guru dalam pembelajaran dari awal 70,83%m, siklus I 75,00%, dan siklus II 87,50% menunjukkan peningkatan aktivitas guru. Aktivitas siswa dalam pembelajaran dari awal 55,00%, siklus I 72,50%, dan siklus II 96,25% menunjukkan peningkatan.

Sehingga aktivitas guru dan siswa pada akhirnya tergolong sangat baik. Angket respon siswa dari awal 1,20, siklus I 1,28, dan siklus II 1,77 menunjukkan peningkatan. Pada akhirnya respon siswa tergolong sangat positif. Dari hasil wawancara menunjukkan pembelajaran yang dilakukan guru dalam menyampaikan materi sangat relevan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan dengan model pembelajaran kooperatif jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran ekonomi bagi siswa Kelas IX F Semester 1 UPTD SMPN 3 Kalidawir Tulungagung Tahun Pelajaran 2014/201.

Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling

Oleh : Drs. KASIONO, Pengajar Bimbingan Konseling SMPN 3 Kalidawir Tulungagung

Publikasi Ilmiah :

Penurunan Keterlambatan Siswa Masuk Kelas Setelah Jam Istirahat Melalui Layanan Klasikal Informasi Tata Tertib Sekolah Pada Kelas VIIIC SMPN 3 Kalidawir Tulungagung Semester I Tahun Pelajaran 2014/2015.

Tujuan utama dari kegiatan belajar mengajar adalah pada siswa yang belajar. Dengan demikian, hakikat mengajar adalah menfasilitasi siswa agar mereka mendapatkan kemudahan dalam belajar, pembentukan kepribadian termasuk mematuhi tata tertib dan disipli.

Mencermati hal tersebut diatas peneliti sebagai Guru Bimbingan Konseling merasa tertarik untuk mengkajinya dan memberikan layanan yang terbaik untuk siswa sehingga terwujud penelitian yang berjudul “ Penurunan Keterlambatan Siswa Masuk Kelas Setelah Jam Istirahat Melalui Layanan Informasi Tata Terib Sekolah Pada Kelas VIIIB SMP Negeri 3 Kalidawir Tulungagung Semester I Tahun Pelajaran 2014/2015 .

penelitian tindakan kelas ini dijabarkan dalam dua kegiatan, yaitu (1) kegiatan pra-tindakan, dan (2) kegiatan pelaksanaan tindakan yang terdiri dari dua siklus.

1. Kegiatan Pra-Tindaka dilaksanakan tanggal 10 September 2014 pada siswa kelas VIIIC SMP Negeri 3 Kalidawir Kabupaten Tulungagung pada semester 1 tahun pelajaran 2014/2015.

2. Pelaksanaan tindakan siklus II pada tgl 2 Oktober 2014 dan pemantauan hasil layanan pada hari-hari setelahnya dengan cara observasi dan anecdotal record.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Siswa dalam mengikuti layanan menunjukkan kenaikan, yang ditunjukkan oleh hasil angket sikap siswa yang memperoleh skor mean 2,34 atau 58,50 % pada pra-tindakan menjadi 2,86 atau 71,50 % pada siklus I, dan menjadi 3,19 atau 79,75 % pada siklus II.

2. Evaluasi Pemahaman tentang materi layanan siswa menunjukkan kenaikan, yang ditunjukkan oleh hasil evaluasi kegiatan layanan,. Siswa yang tuntas memahami materi layanan dari 28 siswa ( 62,22 % ) pada pratindakan, menjadi 35 siswa ( 77,17 % ) pada siklus I, dan menjadi 40 siswa (88,88 % ) pada siklus II. Sedangkan yang belum tuntas mengalami penurunan dari 17 siswa ( 37,77 % ) pada pra-tindakan, menjadi 10 siswa ( 22,22 % ) padasiklus I, dan menjadi 5 siswa (11,00 %) pada siklus II. Dan dari analisa data Observasi dan anecdotal record tidak ada siswa yang terlambat masuk kelas setelah jam istirahat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan Layanan Informasi Tata Terib Sekolah Pada Kelas VIIIB SMP Negeri 3 Kalidawir Tulungagung Semester I Tahun Pelajaran 2014/2015, menurunkan Keterlambatan Siswa Masuk Kelas Setelah Jam Istirahat .

Ungkap ‘Budi Gunawan’ Lain

Oleh : HARY PRATONDO

(DIRUT PT. HAPRA INDONESIA NEWS)

Ditengah hiruk pikuk rencana pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) masyarakat dikejutkan oleh sebuah berita; Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan yang menjadi calon kuat pimpinan tertinggi korps bhayangkara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budi Gunawan diduga terlibat kasus korupsi ketika menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier SDM Mabes Polri periode 2004-2006.

Ada hal menarik dibalik penetapan Budi sebagai tersangka. Menurut Bambang Widjajanto, wakil Ketua KPK, pihak Pusat Pengawasan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan laporan hasil analisa (LHA) mengenai dana mencurigakan direkening Budi kepada Kapolri pada tahun 2010. Oleh Kapolri, laporan itu dijawab tetapi ternyata tidak pernah dilaporkan kepada KPK.

KPK justru memperoleh bukti-bukti korupsi yang berhasil menjerat Komjen Budi dari laporan masyarakat. Disusunlah serangkaian penyelidikan yang dilakukan selama enam bulan dan berhasil memperoleh lebih dari dua alat bukti yang mampu menjadikan calon Kapolri itu sebagai tersangka. Seperti halnya penangkapan tersangka lainnya, Budi Gunawan dapat dipastikan tak akan lolos dari jeratan KPK atas sangkaan korupsi yang dilakukannya.

Mencermati kasus penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka setidaknya kita bisa mengambil dua pelajaran penting; pertama bahwa desas-desus ‘saling melindungi’ untuk menjaga para pelaku korupsi dari tindakan hukum yang dilakukan beberapa oknum petinggi aparat penegak hukum bukanlah isapan jempol tetapi memang benar-benar ada dan terbukti. Pelajaran kedua, masyarakat ternyata diberi kesempatan untuk menyerahkan bukti guna membantu KPK menyeret para pelaku tindak pidana korupsi.

Sebenarnya bukan rahasia lagi bila ada beberapa oknum petinggi aparat penegak hukum yang bertindak sebagai penyelamat anggota atau pihak lain yang terlibat kasus korupsi dan menghadapi proses hukum. Hal semacam ini bukan hanya ada pada tingkat pusat. Dijajaran kepolisian daerah pun hal semacam ini santer terdengar. Mandegnya penanganan terhadap kasus korupsi pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri setelah diambil alih Polda dari kewenangan Polresta adalah salah satu contoh yang menunjukkan secara jelas bukti dari dugaan tersebut.

Dalam menghadapi upaya-upaya ‘manipulasi’ kasus tingkat tinggi ini masyarakat harus sepakat untuk menolak diam. Serahkan bukti kepada pihak terkait bila memiliki bukti untuk menjerat para tikus berdasi. Seperti peribahasa sepandai-pandainya menyimpan bangkai satu saat akan tercium juga, sepandai apapun menutup dan menyembunyikan kasus pasti ada satu atau dua orang yang mengetahuianya. No perfect crime, tak ada kejahatan yang sempurna.

Secara kebetulan, penangkapan Budi Gunawan bersamaan dengan munculnya rubrikasi baru pada koran HAPRA Indonesia. Rubrik yang kami beri nama #MenolakDiam ini sengaja kami buat untuk menerima aduan masyarakat terkait kasus-kasus yang ditangani hukum tetapi belum jelas ujungnya.

Bisa juga kasus yang telah diputus oleh pengadilan tetapi pelaku tidak mendapat hukuman sesuai dengan vonisnya. Mari menolak diam terhadap upaya pengebirian hukum, ungkap ‘Budi Gunawan’ yang lain. Laporkan apa yang Anda tahu dan Anda lihat untuk penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik..█

Kurikulum dan Politik Pendidikan

Oleh : HARY PRATONDO

(DIRUT PT. HAPRA INDONESIA NEWS)  

Seperti yang sudah-sudah, pergantian presiden yang diikuti dengan turut bergantinya menteri pendidikan, dibarengi juga dengan berubahnya berbagai kebijakan mengenai dunia pendidikan di Tanah Air. Seolah menegaskan rerasan yang berkembang di masyarakat bahwa ganti menteri tanpa ganti kebijakan rasanya kurang afdhol. Terlepas dari seberapa penting subtansi perubahan itu sendiri.

Salah satu perubahan terpenting dan menyita perhatian masyarakat luas yang terjadi pada kementerian pendidikan pada pemerintahan Presiden Jokowi adalah dihapuskannya kurikulum 2013 atau yang lebih sering disebut sebagai K-13. Oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan, dikembalikan menggunakan kurikulum 2006. Aturan ini berlaku bagi tingkat pendidikan menengah atas (SMA) dan tingkat-tingkat di bawahnya.

Padahal, kurikulum 2013 sudah setengah jalan. Ratusan miliar rupiah anggaran telah digelontor, jutaan eksemplar buku telah dicetak dan dibagikan. Pun, cara dan metode belajar juga dirubah Kita tidak meragukan, para menteri pendidikan adalah para ahli di bidang-nya yang dipilih presiden. Mereka juga memiliki kompetensi pendidikan yang teruji dengan dibuktikan sederetan titel akademik yang mereka dapatkan. Tak kurang, jabatan prestisius di dunia pendidikan juga pernah mereka emban.

Akan tetapi, pengelolaan sistem pendidikan untuk segenap bangsa tak hanya membutuhkan kompetensi akademik, lebih dari itu terpenting adalah dibutuhkan kearifan. Untuk itulah, setiap hasil pemikiran para pejabat dan pemerintah kita sebut sebagai kebijakan. Sebuah keputusan yang seharusnya diambil berdasarkan kebijaksanaan tertinggi yang mengerucut dari pertimbangan akademis, sosiologis, psikhologis dan seabrek pertimbangan lain.

Dunia pendidikan bukan sekedar dunia milik para pejabat, terpenting itu melibatkan ribuan guru dan jutaan siswa. Terpenting, dunia pendidikan adalah salah satu penentu masa depan bangsa. Perumusan atas munculnya sebuah kebijakan haruslah didasarkan pada pertimbangan matang, bukan sekedar gagah-gagahan mumpung menjadi menteri terlebih atas tendensi politik.

Sebuah pemikiran dari seorang pakar mungkin tak dianggap benar-benar baik oleh pakar yang lain. Akan tetapi pemikiran seorang pakar tentu telah melalui serentetan proses yang panjang. Dengan demikian, tentu, kurikulum 2013 tidak bisa dikatakan benar-benar buruk sehingga harus dikembalikan kepada kurikulum 2006. Alangkah bijaknya jika yang dilakukan kementerian sekarang adalah menyempurnakan kurikulum yang ada.

Dengan cara tersebut akan dapat dihindarkan kebingungan para guru dan siswa, pemborosan anggaran dan berbagai ekses negatif lain. Semua menteri memang berkeinginan memajukan pendidikan, tetapi tentu keputusan yang benar-benar bijaklah yang diperlukan. Tidak mudah memang, tetapi bukankah selalu ada jalan bila kita memang benar-benar berkeinginan baik.

Sudah saatnya masyarakat Indonesia mengejar ketertinggalan dari bangsa lain pada sektor pendidikan. Jika para pakar di tingkat nasional saja saling merasa paling benar, tentu kisruh di level paling bawah pendidikan nasional juga tak akan kunjung selesai. Sudah saatnya Indonesia berdiri di jajaran negara-negara dengan pendidikan berkualitas di dunia. Dan, sekaranglah saatnya…

Syahwat Berkuasa Politikus Kita

Sesungguhnya harus disadari bahwa berpolitik bukanlah sekedar urusan kalah atau menang saja. Politik adalah sebuah proses panjang dan berkelanjutan untuk membangun negara. Jika kemenangan atau kekuasaan yang menjadi tujuan, kita akan terjebak pada politik pragmatis yang justru menghancurkan bangsa.

Seminggu belakangan lagi-lagi kita disuguhi dagelan digedung wakil rakyat yang seharusnya terhormat. Sekelompok politikus berupaya membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tandingan dengan mencoba membuat pimpinan dewan beserta alat kelengkapan dewan tandingan untuk menyaingi keberadaan para pimpinan dewan beserta alat kelengkapannya yang telah diputuskan melalui voting beberapa waktu lalu. Para politikus ini berdalih mereka tak terakomodasi dalam pemilihan ketua dewan.

Sebagaimana diketahui, pimpinan DPR/MPR masa kerja tahun 2014-2019 memang didominasi anggota partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), pendukung calon pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo-Hatta pada pemilihan presiden (pilpres) lalu.

Jumlah mereka yang mendominasi parlemen memang sangat memungkinkan untuk memenangkan pemilihan pimpinan. Sementara, para politikus yang berusaha membuat DPR tandingan adalah beberapa oknum anggota partai yang berasal dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung pasangan Jokowi-JK.

Jika diperhatikan secara cermat, sesungguhnya aspirasi membentuk dewan tandingan bukanlah murni inisiatif partai-partai yang tergabung dalam KIH, tetapi hanya keinginan personal-personal beberapa politikus saja. Rupanya, para politikus ini masih terbawa emosi dan panasnya suasana politik pada pilpres lalu yang sesungguhnya telah berlalu. Kenyataan ini bisa dilihat dari ketiadaan dukungan para poilitisi senior partai terhadap gerakan ‘makar’ yang akan mereka lakukan.

Dalam pandangan yang lebih dalam, nampaklah bahwa mereka belum dewasa dalam berpolitik. Lebih dari itu, apa yang mereka lakukan secara jelas menunjukkan orientasi politik mereka yang dipenuhi syahwat untuk berkuasa. Bukan keinginan untuk bekerja semaksimal mungkin untuk memberi yang terbaik bagi masyarakat Indonesia dan konstituen mereka sebagai anggota dewan.

Sesungguhnya harus disadari bahwa berpolitik bukanlah sekedar urusan kalah atau menang saja. Politik adalah sebuah proses panjang dan berkelanjutan untuk membangun negara. Jika kemenangan atau kekuasaan yang menjadi tujuan, kita akan terjebak pada politik pragmatis yang justru menghancurkan bangsa.

Sebaliknya, jika menjadikan politik sebagai proses membangun bangsa maka dalam keadaan menang atau kalah sekalipun, kemajuan bangsa adalah tujuan utama. Tentu saja, hal yang sama berlaku bagi para ‘pemenang’ sebuah politik. Kemenangan bukan berarti menindas dan tidak memberi ruang bagi yang kalah, tetapi kemenangan akan lebih sempurna jika mampu memanusiakan pihak yang kalah. Siapapun yang kalah dan siapapun yang menang harus bergandeng tangan dan menjadikan kepentingan bangsa diatas segala-galanya.

Dalam idiomatik wisdom masyarakat Jawa ada banyak ajaran yang memiliki relevansi dengan politik. Salah satunya adalah menang tanpa ngasorake atau menang tanpa merendahkan/mengalahkan. Ada lagi, sugih tanpa banda, atau kaya tanpa harta yang juga bisa dimaknai kaya tanpa harta atau menang tanpa menguasai.

Sebagai sebuah warisan pemikiran luhur, tentu idiom-idiom ini bisa menjadi pegangan bahkan fatsoen kita dalam berpolitik. Bukankah leluhur kita juga mewariskan idiom yang sangat menusuk tentang kelompok besar yang rakus berkuasa, asu gedhe menang kerahe atau anjing besar menang bertengkar. Naudzubilla.

Oleh : Hary Pratondo

Dirut : PT. HAPRA INDONESIA NEWS

Pilkada Langsung atau Tak Langsung ?

Seminggu belakangan kita disuguhi hiruk pikuk perdebatan mengenai pola pemilihan bupati dan gubernur atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tanah Air. Sebagian kelompok berpendapat bahwa pilkada seharusnya dilakukan secara terbatas dengan hanya melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagian lain bersikukuh agar pemilihan tetap langsung dipilih oleh rakyat. Kelompok yang bersependapat dengan usulan kontroversi yang dipantik oleh ide Koalisi Merah Putih pengusung mantan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Prabowo-Hatta ini mewacanakan agar pemilihan Gubernur dan Bupati yang selama ini dipilih secara langsung itu diganti dengan hanya dipilih oleh para anggota DPRD.

Alasannya, pemilihan langsung butuh biaya yang sangat besar sehingga memicu korupsi dan pembagian konsesi yang merugikan rakyat melalui kebijakan bupati dan gubernur kepada para investor yang mendanai calon bupati atau gubernur.

Mereka beranggapan, pemilihan langsung juga membuka pintu bagi politik transaksional untuk membagi-bagi kekuasaan di kalangan kelompok pendukung. Pada akhirnya, negara akan terjerumus pada sistem corporate state atau negara perusahaan dimana sistem politik yang ada berorientasi pada keuntungan materi. Jika untuk meraih kekuasaan diperlukan dana sekian, maka ketika berkuasa harus bisa mendapatkan jumlah yang lebih besar.

Sebaliknya, kelompok yang tak bersependapat atau kelompok yang menginginkan pilkada tetap dilakukan secara langsung dengan dipilih rakyat menyatakan bahwa pemilihan tidak langsung hanya akan menguntungkan para anggota legislatif saja. Pemilihan tidak langsung sama sekali tidak bisa menghilangkan politik uang, karena uang pemenangan hanya sekedar beralih ke tangan para anggota dewan. Artinya, korupsi akan tetap saja terjadi dan bersimaharajalela.

Lebih jauh, karena bupati dan gubernur hanya dipilih oleh anggota dewan maka muncul kekhawatiran para kepala daerah akan menjadi ‘sapi perah’ bagi para legislator. Pengalaman-pengalaman negatif pemilihan bupati dan gubernur seperti pada masa Orde Baru menjadi alasan bagi kelompok ini untuk menolak pilkada tak langsung. Pun, pemilihan tak langsung dianggap mencederai semangat demokrasi yang dijunjung negeri ini.

Seperti halnya perdebatan politik yang sudah-sudah, kontroversi terhadap wacana ini juga tampak tak berkesudahan. Masing-masing kelompok berusaha membawa argumen sebanyak mungkin untuk menunjukkan bahwa pemikiran kelompok-nyalah yang paling benar. Para politikus, ahli hukum dan tata negara hingga para agamawan pun turut dilibatkan dalam keramaian adu pendapat ini.

Sesungguhnya, jika kita mau berfikir jernih, tak ada yang perlu diperdebatkan dari pola pemilihan kepala daerah yang ada. Semua hal-hal negatif yang muncul dari sistem pilkada yang ada seperti money politik, dana besar yang memicu korupsi, gesekan akar rumput, politik transaksional dan ekses kotor lainnya sama sekali tidak berasal dari pola pemilihannya. Kesemua hal negatif itu berakar dari tiga hal, aturan pemilihan yang tidak dipatuhi, hukum yang tidak ditegakkan dan peradilan yang tidak menyeluruh dan adil.

Pilkada telah memiliki aturan tersendiri, tetapi se-jauh kita melaksanakan pil-kada secara langsung apakah aturan-aturan itu telah dijalankan dengan benar? Demikian juga, apakah pelanggaran-pelanggaran pilkada seperti kampanye hitam, politik uang dan pelibatan pejabat dan aparat pernah mendapat hukuman yang sesuai. Terpenting lagi, apakah pelanggaran seperti itu pernah mendapat peradilan yang menyeluruh hingga menyentuh dan menghukum seorang calon kepala daerah atau bahkan calon presiden yang menjadi peserta pemilu secara adil?

Inilah akar masalah itu, Jika para calon tersentuh hukum dan mendapat sanksi, diskualifikasi misalnya, tentu politik uang tak akan lagi marak terjadi. Jika pendanaan kampanye dan pencalonan kepala daerah ditentukan dan diawasi dengan ketat tentu tak akan ada pemodal atau investor siluman yang mau mendanai kemenangan seorang calon dengan meminta kompensasi tertentu. Jika aturan mengenai politik transaksional diadakan maka hanya orang profesional yang menjadi pejabat.

Pelaksanaan pilkada yang telah berjalan memang belum sempurna, tetapi tentu masih bisa disempurnakan jika semua pihak memiliki komitmen yang sama. Aturan-aturan tambahan untuk menyempurnakan yang ada bukan mustahil untuk dibuat jika diperlukan. Terpenting adalah, berpendapat untuk menyetujui dan mendukung pilkada langsung ataupun tak langsung bukan karena tendensi ingin berkuasa atau ingin mempertahankan kekuasaan.

Oleh : Hary Pratondo

Dirut : PT. HAPRA INDONESIA NEWS

Menuju Kemerdekaan Budaya

Adalah suatu hal yang harus kita syukuri ke hadirat Allah SWT bahwa tahun ini kita berkesempatan memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-69.

Sungguh suatu anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita bernegara. Seperti halnya pada peringatan-peringatan sebelumnya, dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan atau yang lebih lazim kita sebut sebagai Agustusan tahun ini, muncul pertanyaan menarik yang terlontar bahwa; Apakah kita telah benar-benar merdeka?

Suatu pertanyaan yang menggelitik, meski bukan pertanyaan yang salah. Bukankah ada banyak hal yang sesungguhnya menjadi komponen kehidupan kita seperti ekonomi, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, keyakinan, politik dan ideologi. Kemerdekaan semestinya tidak hanya dipandang dari sudut politik kenegaraan saja dimana hanya ada dua status negara yakni merdeka dan terjajah. Kemerdekaan seharusnya diartikan sebagai kebebasan yang melingkupi semua sisi komponen kehidupan kita tersebut.

Memperingati Agustusan tahun ini, HAPRA INDONESIA mencoba membuat tema pribadi, yang kurang lebih berbunyi; Dengan Semangat 17 Agustus 1945 Kita Tingkatkan Perhatian dan Pelestarian Tradisi dan Budaya Luhur Bangsa untuk Kesejahteraan Bersama. Tentu saja, tema ini kami buat dengan sama sekali tanpa merendahkan atau tak mengindahkan tema yang telah dibuat pemerintah. Tema ini lahir dari pemikiran bahwa sudah saatnya kita harus merdeka dalam berkebudayaan.

Kita semua tahu bahwa kebudayaan dalam wujud kesenian dan aneka tradisi luhur telah banyak dilupakan masyarakat tergerus arus budaya pop modern yang belum tentu cocok dengan kepribadian bangsa. Pemerintah daerah sebagai benteng pertahanan budaya dan tradisi lokal pun, dalam beberapa kasus, kurang menunjukkan keseriusannya dalam memberi perhatian dan berupaya untuk melestarikan. Perhatian terhadap kesenian lokal masih sebatas dianggap sebagai ‘kewajiban’ pekerjaan dan bukan dipandang sebagai ‘kebutuhan’ dalam bermasyarakat dan berbangsa.

Sebagai implementasi tema tersebut, kami berusaha mendukung penuh dan memberi ruang yang cukup terhadap upaya-upaya pelestarian kesenian daerah. Jika baru-baru ini kami bersama Paguyuban Kesenian Jaranan (PASJAR) Kabupaten Kediri sukses menggelar Festival 1000 Barongan 2014 yang pada kenyataannya diikuti oleh lebih dari 1500 penari Barong, selama ini kami juga terus mempublikasikan kesenian Jaranan. Pada waktu-waktu yang akan datang upaya tersebut akan terus kami lakukan dengan menggandeng semua pihak yang memiliki komitmen yang sama.

Sudah saatnya, kesenian dan kebudayaan tidak sekedar dipandang sebagai hiburan dan tontonan belaka. Tetapi adalah tanggungjawab bersama agar kesenian, termasuk Jaranan, dapat dipahami hingga sisi simbolis dan filosofisnya. Bagian ini sarat menyimpan ajaran-ajaran luhur kehidupan yang akan menuntun kita menjadi manusia yang baik dan lebih baik. Bukankah, kebudayaan adalah tradisi luhur kehidupan masyarakat yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang.

Dalam konsep pengembangannya, Jaranan adalah bagian penting dari perekonomian kreatif karena melibatkan orang yang sangat banyak. Alasan inilah yang menjadikan upaya pelestarian Jaranan adalah suatu hal yang penting karena akan membawa pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian adalah salah jika kita membiarkan punah dan tidak melestarikannya, bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang melestarikan budayanya.

Oleh : Hary Pratondo

Ketua PASJAR (Paguyuban Seni Jaranan) Kabupaten Kediri

Dua Kemenangan Bagi Bangsa

Baru saja kita semua mengikuti perhelatan pesta demokrasi terbesar Tanah Air untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden Indonesia untuk lima tahun mendatang. Sayangnya, hasil hitung cepat (quick count) beberapa lembaga survei terpercaya masih terbelah. Sebagian memenangkan pasangan Jokowi-Kalla, sebagian lagi memenangkan Prabowo-Hatta. Tentu, mengenai hasil resminya kita menunggu selesainya perhitungan manual dan pengumuman yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Terlepas dari siapapun yang ditetapkan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih nantinya, mari kita tunjukkan kedewasaan kita dalam berdemokrasi dan berpolitik. Kelompok pendukung pasangan pemenang jangan terlalu larut dalam euforia kegembiraan berlebihan, apalagi mencaci maki, merendahkan dan menunjukkan arogansi kepada pihak yang kalah. Demikian pula, yang kalah hendaknya harus legowo, berani dan ikhlas menerima kekalahan tanpa harus mencari-cari kesalahan pasangan pemenang.

Sebagai perhelatan yang melibatkan ratusan juta orang, tentu saja, pasti akan ditemukan kesalahan-kesalahan atau bahkan tindakan-tindakan yang dilakukan sekelompok kecil orang dan mencederai demokrasi kita. Mari kita serahkan para pecundang demokrasi itu kepada pihak berwajib dan mempercayakan proses hu-kumnya. Kita jaga ketenangan dan ketentraman masyarakat untuk tidak terprovokasi kabar yang tak benar. Bangsa ini jauh lebih berharga bila dibanding sekedar pihak memihak pemilihan presiden dan wakilnya.

Kita harus percaya, bahwa kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah putra terbaik bangsa. Mereka sama-sama berangkat dari niat mulia untuk membangun dan membesarkan bangsa kita. Karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk melupakan keberpihakan sebelum pemilu sebagai hal wajar dalam sebuah demokrasi untuk selanjutnya dengan sepenuh hati mendukung pemerintahan yang baru. Siapapun presiden terpilih tentu tak akan bisa bekerja maksimal tanpa dukungan seluruh rakyatnya.

Semangat Ramadhan yang tengah kita jalani seharusnya mampu menjadi inspirasi agar pemimpin terpilih adalah sosok yang benar-benar suci, jujur dan adil dalam mengemban amanah masyarakat Indonesia lima tahun ke depan. Di tangannya, semoga potensi bangsa yang ada bisa dilejitkan dan segala masalah yang masih tak tertangani bisa diselesaikan sesuai harapan dan keinginan masyarakat. Mari kita songsong Indonesia baru dengan bersama-sama berubah menjadi lebih baik.

Dengan cara pandang tersebut, Insya Allah, Pemilihan Presiden dan Ramadhan tahun ini membuahkan dua kemenangan sekaligus bagi bangsa kita; sukses memilih pemimpin yang berkualitas dan sukses menjadi hamba Tuhan yang beriman. Inilah dua kesuksesan yang akan mampu membawa bangsa kita menjadi bangsa yang besar sesuai harapan dan cita-cita kita semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir Bathin.

Oleh : Hary Pratondo

Dirut : PT. HAPRA INDONESIA NEWS

Selamat Datang Ramadhan, Selamat Datang Pemimpin Baru Indonesia

Dalam hitungan beberapa hari ke depan, bangsa Indonesia akan melaksanaakan hajatan akbar lima tahunan, pemilihan presiden (pilpres) secara langsung. Siapapun yang terpilih nantinya akan menahkodai bangsa ini untuk lima tahun ke depan. Ditangannyalah semua kebaikan dan keburukan bangsa ini diserahkan. Harapannya, dalam lima tahun ke depan akan berubah menjadi baik dan semakin baik.

Kita semua tahu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDM) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Letak Indonesia yang strategis serta ratusan juta penduduknya juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat berpengaruh di Indonesia sehingga membuat banyak negara ingin mengincar dan menguasai, baik secara langsung maupun tak langsung. Kasus-kasus penyadapan yang dilakukan intelejen asing adalah contoh nyatanya.

Ancaman dari luar negeri tersebut, belum lagi pencurian kekayaan alam, penerobosan tapal batas dan cengkeraman perusahaan asing di tanah air semakin melengkapi masalah dalam negeri yang masih bertumpuk. Korupsi yang laten dan mengakar ke seluruh lapisan birokrasi serta lemahnya penegakan supremasi hukum adalah pekerjaan yang belum diselesaikan oleh pemimpin terdahulu. Tentu, kita semua berharap akan dibereslkan oleh pemerintah mendatang.

Kita tahu, presiden kita ke depan, siapapun yang terpilih, bukanlah superman. Mereka adalah manusia biasa seperti halnya kita. Tentu, mereka butuh waktu dan dukungan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan membangun Indonesia yang lebih baik. Dukungan terpenting adalah kita harus ikut bersama-sama dalam gerbong perubahan tersebut.

Pemilihan presiden tahun ini seharusnya menjadi momentum perubahan bagi kita semua untuk menjadi lebih baik. Apalagi, pesta demokrasi itu tepat berada di bulan Ramadhan yang mulia. Siapapun presiden yang terpilih, Jokowi atau Prabowo, tentu tak bisa merubah Indonesia begitu saja bila kita tak mau ikut bersama-sama dalam perubahan tersebut.

Kita semua adalah akar dari perubahan bangsa ini. Indonesia tak akan bisa berubah bila kita tak mau berubah. Perubahan bangsa harus dimulai dari perubahan pribadi, keluarga, masyarakat hingga menjadi perubahan bangsa dan negara. Karenanya kita harus memulai meninggalkan hal-hal buruk yang masih melekat pada diri kita untuk diganti dengan perbuatan-perbuatan baik. Segala tindak koruptif, manipulatif dan hal negatif lain harus menjadi perbuatan-perbuatan positif.

Dengan cara itulah kita bisa berharap Indonesia menjadi lebih baik, karena perubahana bangsa tidak akan mungkin terjadi bila tanpa didahului pergerakan kerakyatan.Lima tahun ke depan, Indonesia yang kita cintai harus jauh lebih baik lagi. Masyarakat gemah ripah loh jinawi yang adil dan merata sudah tidak boleh sekedar cita-cita tetapi harus menjadi nyata.

Siapapun dan apapun pekerjaaan kita jika kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pekerjaan kita berarti telah turut berubah untuk Indonesia lebih baik.

Oleh : Hary Pratondo

Dirut : PT. HAPRA INDONESIA NEWS

Presiden Penting, Indonesia Lebih Penting!

Usai sudah pemilihan anggota legislatif yang kemudian diikuti manuver pembentukan koalisi untuk mengusung presiden dan wakil presiden. Maklum, tak ada satu partai politik pun yang bisa mengusung jagonya sendiri untuk berlaga pada pemilihan presiden Juli mendatang.

Melalui serangkaian manuver yang licin nan alot terbentuklah dua kubu yang saling berhadap-hadapan head to head, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Terpilihnya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden ini tentu belum bisa memuaskan keinginan semua pihak. Jauh hari menjelang pemilu memang ada banyak nama yang dielus menjadi calon presiden dan wakil presiden, mulai mantan jenderal, raja media, pakar hukum tata negara akademisi, hingga raja dangdut..

Realita politik membuat keinginan mereka terhenti dan mau tidak mau hanya mendukung salah satu dari dua pasangan calon pemimpin bangsa lima tahun mendatang. Latar belakang politik yang kurang mampu mengakomodasi keinginan banyak pihak ditambah hanya ada dua calon kontestan pilpres membuat aroma persaingan semakin kuat dan panas..

Kampanye hitam dan saling menyerang pun sudah mulai menjadi pemandangan sehari-hari diberbagai media sosial. Semakin mendekati hari pemilihan, diprediksi akan terjadi peningkatan urat syaraf persaingan. Kerawanan-kerawanan sosial pun ada didepan mata..

Meski demikian, pemilu presiden kali ini diharapkan menjadi tonggak kedewasaan berpolitik masyarakat. Pilihan boleh beda tetapi kerukunan harus dijaga. Tidak ada gunanya berseteru apalagi bertengkar sampai menimbulkan korban. Toh kita sebagai rakyat kecil akan tetap jadi rakyat kecil, siapapun yang jadi presiden nantinya. Saling menghormati pilihan orang lain dan tetap menjaga kebersamaan adalah yang paling utama..

Kedewasaan para calon presiden pun menjadi hal utama, apapun yang terjadi, gunakanlah jalur-jalur hukum yang ada untuk melakukan protes bila terjadi ketidak puasan. Tidak perlu berkata dan berbuat provokatif yang bisa memancing kemarahan massa. Indonesia jauh lebih mahal dibanding sosok presiden atau presiden, siapapun dia. Dalam kata lain; Presiden Penting tetapi Indonesia Jauh Lebih Penting! Jangan sampai kerusuhan pilpres yang ada di luar negeri terjadi disini. Naudzubillah..

Masa-masa kampanye jnagn dihabiskan untuk menebar permusuhan atau memaksakan pilihan kita pada orang lain. Selamilah kelebihan dan kekurangan masing-masing calon dengan baik. Buka berbagai referensi yang cukup banyak tersedia di dunia maya mengenai track record mereka masing-masing. Tentukan pilihan kita dengan benar dan jika sudah tiba saatnya, coblos pilihan kita dengan tepat dan awasi penyeleggaraannya..

Kedewasaan kita dalam berpolitik, akan menentukan masa depan bangsa kita, siapapun presidennya nanti. Tentu, semua calon memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita harus mampu untuk jujur menilai, bukan hanya melihat dari luar. Bersikaplah kritis dan proporsionallah! Tentukan, apakah sebuah penilaian dan masa lalu seseorang akan berpengaruh bagi kepemimpinannya sebagai presiden..

Memilih presiden harus dengan pertimbangan matang, bukan seperti memilih raja yang bisa dilakukan sembari menutup mata. Selamat memilih Indonesia.

Oleh : Hary Pratondo

Dirut : PT. HAPRA INDONESIA NEWS

Membangun Sebuah Kedewasaan

Oleh : Ali Mustofa Pemimpin Redaksi HAPRA Indonesia. Dewasa bukan berarti tua dan tua bukan berarti dewasa, demikian barangkali ungkapan yang bisa mewakili hubungan antara usia dan kedewasaan.

Dalam arti biologis memang tua dianggap dewasa, namun apakah kedewasaan bisa dipandang dari satu sisi? Seringkali kita beranggapan bahwa usia yang berbilang banyak maka akan kita anggap sebagai dewasa. Namun banyak kita jumpai tidak demikian adanya. Tua tanpa kedewasaan.

Meskipun dewasa merupakan kata yang abstrak, namun sudah barang tentu ada batasan-batasan yang membuat bisa disebut dewasa, dan hal tersebut memang tidak mudah. Setidaknya sebuah perilaku yang bisa mempertimbangkan baik buruk, sebab akibat, untung rugi, atau dengan bahasa formalnya yaitu kematangan dan tanggung jawab. Namun berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan kontradiktif.

Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasaanya.

Kemudian dalam masyarakat kita munculah istilah kaum besar dan kaum kecil. Kejadian itu bisa saja terjadi pada masyarakat umum, namun juga tidak sedikit kita jumpai pada perilaku dan kebiasaan para Aparatur Negara. Dengan kewenangan dan jabatan yang ada dan dipunya, seringkali justru akan bertindak dan berlaku yang menyimpang dari rumusan dan paradigma dewasa, tetapi pastinya seorang aparatur negara memiliki perilaku dan tindakannya mencermikan seorang negarawan.

Yang besar menindas yang kecil akankah menjadi pemandangan yang harus menghiasi mata kita? Apakah dewasa hanya milik orang kecil ?.

Semoga pemandangan dan hal yang demikian bukan untuk konsumsi mata kita, berharap orang-orang besar yang memiliki kewenangan dan pastinya juga mempunyai kedewasaan, yang akan menjadikan sebuah panutan di masyarakat kita, meski kadang masih saja ada yang tidak terlalu perduli terhadap pada kaum kecil, Dewasalah, dewasalah dan dewasalah.

Tanggapan Mengenai Seksual Dalam Pergaulan Remaja

Oleh : Wiwit Nur Hayati Emha Wahasiswi Fakultas Management Informatika UNMER Malang(Universitas Merdeka)Laki-laki dan perempuan adalah sepasang unit manusia yang saling berpasangan satu sama lain, dan saling membutuhkan ketika berproses di kehidupan ini. Maka dari itu, seks merupakan sebuah motivator dan kebutuhan sekaligus kekuatan yang menarik mereka untuk menuju persatuan. Persatuan itulah yang akan melahirkan sebuah benih atau keturunan.

Dalam Islam, tidak ada istilah dosa, hina, kotor atau bahkan najis terhadap gairah seksual jika gairah seksual itu di posisikan secara benar dan tidak keluar dari konsep yang Islami. Karena Allah SWT telah menetapkan lembaga keluarga adalah satu-satunya tempat beranak pinak yang sah.

Ekita dalam gairah seksual merupakan sebuah ekspresi cinta yang tertinggi, termasuk juga pertemuan fisik dan emosi secara total.

Secara ringkas dapat kita tafsirkan, hal tersebut menjadi sangat indah terdengar ditelinga, sementara dalam Al-Qur’an dinyatakan hubungan antara suami istri sebagai berikut: “Istri-Istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka” (QS 2:187).

Seks merupakan pelajaran penting dalam kehidupan perkawinan, sementara ketika menemukan keganjilan atau kesulitan dalam permasalahan itu, maka para dokter mulai bertindak. Oleh karenanya, pendidikan seks diberikan dalam kurikulum sekolah kedokteran. Namun tidak hanya itu, sesungguhnya pemberian materi tentang seks harus diajarkan kepada anak-anak dengan cara yang sesuai dengan pertumbuahan usia mereka baik oleh keluarga atauapun sekolah.

Hal itu merupakan konteks dalam idiologi Islam dan agama Islam yang menyuruh, agar para remaja mendapat pengetahuan psikologis yang benar dan tidak salah memahami tentang seks seraca bebas, agar dapat menjadi sadar atas dasar kesucian hubungann seksual dalam Islam dan dosa besar ketika arti kesucian itu ternodai.

Dalam Islam, juga pemerintah telah melarang keras adanya perzinaan antara laki-laki dan perempuan yang disalah fungsikan.

Dan hukuman bagi siapa yang melanggar juga sama beratnya antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinaan tersebut di luar etika yang telah diatur sedemikkian rupa.

Akar terjadinya gelombang kebebasan seks yang terjadi sekarang, semakin marak terutama di kalangan remaja yang masih belia dan rawan terpenagaruh pergaulan bebas, serta oprasinya seks bebas.

Hal tersebut secara terang-terangan ingin menghilangkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, seperti halnya menganggap bahwa kesucian itu tidahlah penting bagi perempuan, sehingga sudah dianggap wajar dan terutama lagi malah hal wajib menyerahkan keperawanan dalam status yang belum resmi di sahkan.

Nafsu seksual biasanya muncul sebelum seseorang mendapatkan kemampuan financial untuk memasuki perkawinan. Oleh karena itu, cinta kepada Allah juga memperbanyak dzikir merupakan sebuah usaha untuk menjaga kehormatan.

“Dan orang-orang yang tidak mampu (menyediakan uang) untuk kawin hendaknya menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memberikan kemampuan untuk mereka dengan karunia-Nya” (QS 24:33) Mengenai masalah keperawanan, keperawanan merupakan tanda bukti yang dapat menunjukkan apa yang terjadi didalam hati dan apa yang terjadi di luar. Dan juga merupakan petunjuk anatomis yang memperlihatkan keutuhan selaput dara (hymen) bagi perempuan.

Penghargaan yang diberikan terhadap keperawanan oleh masyrakat Muslim mempunyai pengaruh dalam praktik ginekologi. Karena hubungan seksual merupakan hubungan yang sangat khusus antara suami-istri, dan sepantasnya kerahasiannya harus dijaga. Mereka tidak boleh menceritakan kekurangan masing-masing pihak kepada orang lain.

Kecocokan hubungan suami-istri sangatlah berarti antara keduanya, ketimbang mencari kepuasan hawa nafsu. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan bahwa seks termasuk salah satu bentuk amal (shaleh) dalam Islam.

Membahas masalah seksual perempuan yang semakin marak diperbincangakan di berbagai kalangan. Dalam hal ini kurang terjaga dan kurang timbul rasa sadar diri dalam hati masing-masing. Betapa berharganya sebauh kesucian, kehormatan, serta harga diri sebagai perempuan. Ketika seorang perempuan sudah kehilang akal untuk menghindari pergaulan bebas juga seks bebas, mereka berjalan pasrah atas apa yang terjadi, terkadang malah mereka menikmati pesta yang sudah jelas di laknat Allah tersebut.

Terjadinya pemerkosaan itu juga bermula dari sebuah pergaulan seks bebas. Pemerkosaan adalah dosa besar bagi pelakunya, dan jika memang terbukti bersalah, pelaku akan dijatuhi hukuman mati.

Namun demikian, tidak bagi si perempuan, karena dia dianggap tidak berdosa, sebab dia tidak berdaya dan tidak dapat dipermasalahkan.

Aturan Al-Qur’an menyebutkan: “Jika seseorang dalam keadaan pasrah, sedang ia tidak menginginkannya maka tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang” (QS 2:1173) Oleh sebab itu, pemberian pelajaran tentang seks sejak usia dini sangat mempunyai peran penting untuk perkembangan pergaulannya ketika diluar.

Terutama bimbingan kepada anak perempuan, karena penjagaan seorang anak perempuan itu jauh lebih berat dibandingkan anak laki-laki. Untuk menjaga kehormatan, kesucian dan harga diri yang tetap dalam kaidah Islami. Perlu di perhatikan pula bahwa pola dan kebiasaan masyarakat cenderung untuk tersinggung terhadap nafsu seksual yang tidak sesuai dengan Islam, yaitu faham yang serba boleh (permissive ideologies), seni pornografi atau pendidikan yang mengabaikan nilai-nilai moral.

Seharusnya kebebasan seseorang itu tidak diartikan sebagai kebebasan untuk menentang perintah dan larangan Allah serta melewati batas yang Dia telah tentukan.(roy/emha)

Globalisasi Vs Pesantren

Malang, HAPRA Indonesia - Globalisasi adalah sebuah kata dalam lingkup umum, dimana seseorang gampang sekali terhanyut mengikuti segala hal baru tanpa memikirkan dampak yang terjadi di belakang nantinya.

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah.

Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa- bangsa di seluruh dunia.

Menyikapi hal tersebut banyak dari masyarakat yang khawatir akan semakin terpuruknya nilai-nilai keislaman yang tumbuh dan berkembang di bangsa ini, terlebih lagi globalisasi telah menyulap hal tersebut, sehingga bukan hal yang tabu lagi ketika marak di tengah lingkungan masyarakat.

Atau mungkin bisa jadi sudah menjadi makanan sehari-hari masyarakat.

Sekarang saja, sudah banyak di rasakan kehebohan hal itu, dari hal-hal kecil saja, misalnya tren busana yang semakin flugar, kecanggihan teknologi yang semakin menantang manusia, semakin pintarnya permainan otak yang tidak Islami.

Sedang hal seperti itu saja sudah jelas banyak orang mengatakan dunia setiap detik selalu dalam jajahan kehancuran.

Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia.

Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif.

Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain- lain akan mempengaruhi nilai- nilai nasionalisme terhadap bangsa.

Salah satu pengaruh positif dari globalisasi adalah dari globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan Iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa.

Dan pengaruh ynag negative mislanya mayarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat.

Dari dua hal tersebut sudah dapat di reka-reka, sebenarnya harus bersikap bagaimana tentang globalisasi yang melanda bangsa ini?.

Oleh sebab itu pendidikan dan pembimbingan terhadap generasi muda yang nantinya menyongsong masa depan, harus dibekali dengan ilmu-ilmu agama yang kuat juga keyakinan yang bisa di pegang.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama sekaligus pendidikan media dakwah, mampu menjadikan serta menuntun bagaimana menjadikan seseorang sebagi pemimpin yang mampu memilah-milah permasalahan secara prosedural.

Tidak hanya itu dengan adanya isu globalisasi yang semakin mendunia, sebuah pesantren tetap konsisten dalam prinsipnya.

Tidak berubah sama sekali ataupun malah mengikuti gaya penampilan yang sedang marak di perlihatkan.

Seharusnya pemikiran global, tapi tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman.

Manusia terkadang cenderung meniru atau pun menjadikan panutan dalam hidup mereka ketika sudah melihat hal baru dan menarik, dibandingkan dengan hal lama yang di bilang katrok, kolot dan kuno.

Tidak salah juga, ketika ada anak muda yang mengatakan seperti itu, karena mereka hidup juga bukan di zaman purba lagi.

Namun tetap, satu hal yang perlu di perhatikan mengenai pendidikan serta pedoman iman.

Tak jarang pesantren dijadikan rujukan oleh para orang tua sebagai media pendidikan anak mereka.

Bahkan di bangsa ini sudah banyak pesantren yang berdiri, dengan fasilitas yang tentunya bisa disamakan dengan sekolah-sekolah luar lainnya.

Sehingga tidak diragukan lagi keunggulannya.

Dari pesantren seorang anak dapat memahami ilmu agama dan dijadikan sebagai pegangan ketika mereka melihat dunia luar yang di kuasai globalisasi, bisa dikatakan mereka tidak akan kaget atau terjkejut nantinya.

Disini, peran orang tua sangatlah diperlukan jika sewaktu-waktu anak berubah, ketika mendapati dunia luar yang ganas dan berbeda dengan kebiasaan pesantren yang penun aturan juga tata terrtib yang terkondisikan. Karena ketika pesantren dan globalisasi di sejajarkan tidak ada kata sama untuk dua hal tersebut.

Globalisasi bisa saja memakan pemahaman manusia tentang mode atau gaya hidup dan gaya berfikir, tapi idak akan memakan mode kehidupan pesantren yang akan tetap terjaga kuat.

Itulah sebabnya kenapa para ulama’ khawatir betul, jika pemahaman agama sampai dilupakan oleh umat, terutama kaum muda yang dalam bahasa gaulnya EGP, tentang bagaimana menyikapi globalisasi tanpa iman dan agama.

Jelas dirasakan oleh para jajaran ulama, karena globalisasi seorang wanita sholehah melepas tutup auratnya, membuka mahkota kepalanya dengan wajah tak berdosa, mengumbar aurat ketika meraka terlepas dari status agama.

Ketika seorang pria sudah lupa akan nilai-nilai agama, sama halnya juga melakukan hal senonoh, berbuat zina, melakukan tindak kriminal dan lain sebagainya.

Sungguh disayangkan, bangsa yang selama ini menjadi bangsa bermayoritas Islam, menjadi hancur karena penduduknya sendiri.

Oleh karenanya, pesantren sebagai wadah agamis, tidak akan rela juga tidak pernah mengajarkan anak didiknya menjadi manusia tanpa bekal ketika mereka keluar dari pesantren.

Sekalipun harus berperang dengan globalisasi ketika diluar, sudah ada bekal yang mampu mereka jadikan senjata ampuh yaitu iman sempurna, ilmu luas dan amal sejati.

Tapi jangan menjadikan sebuah pesantren sebagai dewa penyelamat, sementara globalisasi adalah momok menyeramkan yang harus ditakuti, itu tidak perlu, melainkan segala sesuatu yang datang di depan mata harus disikapi secara terbuka dan dipilah-pilah mana yang bisa dijadikan panutan terbaik dalam hidup, mana yang baik diambil dan diikuti tapi yang jelek ditinggalkan sehingga tidak juga disebut fanatik terhadap perkembangan zaman.(roy/ wik)

Kebangkitan Gerakan Buruh

Hary Pratondo Dirut HAPRA

Bulan Mei ini, seperti bulan Mei tahun sebelumnya dan tahun akan datang, dibuka dengan Hari Buruh se-Dunia yang tepat jatuh pada tanggal 1 Mei. Diberbagai wilayah di Indonesia, hari istimewa para ujung tombak produksi ini diperingati dengan demo besar-besaran menuntut perbaikan kesejahteraan buruh yang dirasa masih diabaikan para pengusaha.

Dalam lingkup internasional, tanggal 1 Mei lazim disebut sebagai Mayday yang menggelorakan semangat perjuangan para buruh di seluruh belahan dunia.

Di tanah air, demo besar-besaran para buruh memperingati mayday umumnya menuntut hak mereka memperoleh kesejahteraan dalam bentuk kenaikan Upah Minimum Regional (UMR), pemberian fasilitas kesehatan serta penghapusan tenaga lepas (outsourching).

Ketiga isu yang diangkat pada demonstrasi tahun ini sesungguhnya merupakan isu lama yang telah diperjuangkan sejak beberapa tahun lalu.

Kurangnya perhatian pengusaha dan minimnya keperdulian pemerintah membuat ketiga isu itu tetap menjadi isu utama yang diangkat dan terus diperjuangkan dari tahun ke tahun. Tanpa mengecilkan gerakan dan perjuangan saudara-saudara kita para buruh, ada sedikit penilaian bahwa gerakan buruh hanya berkutat pada kesejahteraan dan kesejahteraan semata.

Perjuangan pun hanya dilakukan secara sporadis di daerah-daerah meski telah terbentuk jaringan regional, provinsi bahkan nasional dan internasional.

Jika kesejahteraan yang terus diperjuangkan belum juga tercapai, semestinya mulai dilakukan upaya untuk mencari jalur perjuangan yang lain.

Haruslah disadari bahwa peringatan hari buruh tahun ini dan satu dua tahun mendatang memiliki momentum yang tepat untuk memperjuangkan aspirasi para pekerja.

Buruh tercerai berai memang tak punya arti, tetapi bila buruh bersatu tentu akan ada banyak hal besar yang bisa diperjuangkan.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) diberbagai daerah yang tak lama kemudian diikuti pemilihan umum (pemilu), pemilihan anggota legislatif (pileg), dan pemilihan presiden (pilpres) adalah saat yang tepat bagi buruh untuk menunjukkan eksistensi gerakan dan pendukungnya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Realitas bahwa selama ini buruh hanyalah sekedar obyek dalam berbagai pemilihan dan perebutan kekuasaan haruslah benar-benar disadari.

Buruh hanya diingat dan dipergunakan sebagai obyek kampanye tatkala pemilihan akan digelar untuk kemudian dilupakan dan ditindas jika kekuasaan telah tercapai.

Maka, sudah seharusnya pada pesta demokrasi mendatang buruh harus mau dan mampu menjadi subyek, agar tak terus menjadi obyek!.

Sudah saatnya buruh mengirim wakilnya yang benar-benar dari buruh untuk duduk di kekuasaan, bukan sekedar mempercayakan perjuangan pada partai politik yang mengaku memperjuangkan aspirasi buruh tetapi notabenenya tak pernah merasakan apa yang dirasakan para buruh dan tak tahu keinginan apa yang diinginkan buruh.

Buruh harus ada di legislatif, baik di DPRD kota/kabupaten, DPRD provinsi ataupun DPR-RI.

Kalau perlu buruh harus bisa jadi wakil bupati, wakil gubernur atau bahkan wakil presiden.

Hanya dengan duduk di kekuasaan, buruh bisa menentukan nasibnya dengan merdeka tanpa khawatir terkangkangi oleh kolaborasi licik penguasa dan pengusaha yang terbukti menjadi penindas utama kaum buruh.

Hanya dengan duduk dikekuasaan pula buruh memiliki kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat lain untuk menentukan masa depan negeri ini tanpa diembel-embeli sebagai penjual tenaga yang berkonotasi tak memiliki kecukupan pengalaman dan intelektual.

Cita-cita besar itu harus mulai dipikirkan dan diupayakan sejak saat ini.

Sepertinya keinginan itu terlalu muluk, namun dengan kerja keras, kesungguhan hati dan persatuan yang solid, bukankah tidak ada yang tak mungkin kita raih didunia ini.

Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat, mimpi besar apapun pasti akan dapat diraih, termasuk harapan mengirim wakil buruh di legislatif dan eksekutif.

Selamat hari buruh saudara-saudaraku para penentu produksi, teruslah berjuang, HAPRA Indonesia akan selalu ada dibelakangmu, mendukung dan membelamu.

Kenaikan BBM Dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Oleh : Arief Syaifuddin Huda Penulis adalah peminat politik kebangsaan tinggal di Jombang – Jawa Timur. Bulan April disambut rakyat Indonesia dengan penuh keprihatinan.

Pasalnya, bulan ini pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Jika hanya BBM yang naik, tentu tak terlalu membebani rakyat.Tetapi seperti yang sudah-sudah, kenaikan BBM selalu diikuti kenaikan harga bahan pokok (sembako), harga barang kebutuhan dan aneka jasa hampir disemua sektor keperluan hidup.

Ibarat virus yang menjadi sebab penyakit, kenaikan harga BBM adalah penyebab dari bertambahnya berbagai beban kehidupan rakyat kecil.

Sembari menaikkan harga BBM, pemerintah juga terus berusaha membujuk rakyat agar tak bergolak dengan mengatakan bahwa kenaikan harga BBM tak akan banyak membawa pengaruh kenaikan harga barang-barang kebutuhan.

Pemerintah menyatakan bahwa kenaikan harga tak akan lebih dari sepuluh hingga lima belas persen dari harga sebelumnya.

Nilai kenaikan tersebut, dinilai pemerintah masih sangat wajar dan sama sekali tak akan membebani rakyat.

Dalam hitungan, kenaikan memang hanya sebesar sepuluh atau lima belas persen namun jika kenaikan itu terjadi pada semua harga kebutuhan pokok dan jasa maka nilai akumulasi kenaikannya akan menjadi besar dan memberatkan rakyat.

Itu belum lagi kenaikan tak terprediksi akibat penimbunan bahan pokok yang dilakukan tengkulak menjelang kenaikan harga BBM dengan berharap meraup keuntungan berlipat dengan menimbun aneka komoditas pokok dan menjualnya pasca kenaikan BBM. Akibatnya, beberapa kebutuhan pokok menjadi langka dan harganya melonjak tinggi.

Imbas-imbas lanjutan akan ditemui pada semua hal lain.

Uang saku anak sekolah akan naik karena kenaikan harga BBM juga menaikkan tarif angkutan transportasi.

Demikian pula, harga seragam serta kebutuhan sekolah lain juga dipastikan akan naik. Harga-harga barang yang harus melalui proses distribusi juga pasti naik karena distribusi memerlukan transportasi.

Kenaikan juga akan terjadi pada sektor pelayanan kesehatan, jasa, kebutuhan dan bahan bangunan serta sektor-sektor lain untuk menyesuaikan dengan harga terkini.

Kenaikan harga BBM bulan ini, sesungguhnya telah menjadi bahasan dan tarik ulur anatara Pemerintah dan DPR selama setahun belakangan.

Konon, BBM yang dijual kepada rakyat terlalu murah karena terlalu banyak disubsidi oleh pemerintah dan oleh karena terlalu banyak memberi subsidi kepada rakyatnya sendiri, beban belanja pemerintah menjadi besar.

Berbagai opsi dan pilihan telah dikeluarkan, termasuk membedakan harga bagi pemilik kendaraan mewah dengan pemilik kendaraan kebanyakan, nyatanya opsi-opsi itu sama sekali tak pernah dipergunakan dan harga BBM untuk rakyat tetap naik.

Pemerintah berdalih, berbagai opsi untuk merngurangi beban pemerintah mensubsidi BBM terlalu sulit untuk dilaksanakan.

Mengatur pemakaian BBM antara pemilik mobil mewah berharga ratusan juta dengan sepeda motor seharga satu atau dua jutaan milik rakyat miskin dianggap terlalu sulit diterapkan.

Bagi pemerintah, pilihan paling mudah adalah menaikkan harga BBM tanpa perlu susah-susah mengawasi pemakaiannya dilapangan, biar saja si kaya menikmati BBM subsidi untuk mobil-mobil mewahnya sementara si miskin harus bersusah payah membeli satu liter BBM.

Jika sila kelima dasar negara kita Pancasila adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maka sudahkah sila itu benar-benar digunakan sebagai landasan berfikir oleh pemerintah sebelum menentukan keputusan untuk menaikkan harga BBM.

Jika sudah, apakah memberi harga yang sama untuk seliter bensin bagi pemilik mobil ratusan juta atau bahkan milyaran rupiah dengan pemilik motor butut ratusan ribu telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan pancasila.

Jika belum, sungguh para pengambil keputusan bangsa ini tak lebih hanyalah para kapitalis yang hanya berfikir untung dan rugi dalam pengelolaan negara.

Penerapan prinsip keadilan dengan membedakan harga konsumsi BBM antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin sebenarnya akan memberi kesempatan luas bagi masyarakat ekonomi lemah untuk majudan berkembang memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan keluarganya.

Toh, kelak jika sudah kaya ia juga akan membeli BBM dengan harga orang kaya.

Jika pemerintah menyatakan opsi ini sulit ditempuh tentu itu hanya bentuk kemalasan saja, bukankah BBM rakyat dan BBM industri bisa dibedakan tentu membedakan harga BBM bagi masyarakat miskin dan orang kaya juga tak akan sulit dilakukan.

Barangkali ada sistem di negara ini yang harus dirubah agar rakyat miskin diberi kesempatan untuk memerintah dan menentukan berbagai kebijakan penting, termasuk kenaikan harga BBM.

Bisa jadi para pengambil keputusan sama sekali menyepelekan dampak kenaikan BBM karena menganggap seluruh rakyat Indonesia sama kayanya dengan para anggota DPR yang mulia, para menteri bahkan sama kayanya dengan presiden.

Mereka menganggap nilai kenaikan tak besar dan tak berarti karena mereka bukan orang miskin dan sekalipun tak pernah mau mencoba merasakan bagaiamana beratnya kehidupan rakyat miskin ketika harga BBM naik.

Ada baiknya jika sistem perwakilan yang ada di MPR tidak hanya diisi wakil dari daerah, kelompok maupun golongan tertentu tetapi juga memberi wadah bagi kaum miskin untuk turut menentukan arah kehidupan bangsa ini secara langsung.

Keterwakilan kaum miskin di MPR akan membuat berbagai kebijakan pemerintah lebih pas dan tepat sasaran karena melibatkan pihak yang akan merasakan langsung dampak kebijakan yang diambil.

Dengan demikian dipastikan tidak ada distorsi-ditorsi penyampaian pendapat kaum miskin kepada penguasa.

Anehnya, pemerintah justru mengambil kebijakan kurang mendidik dengan mengalihkan subsidi BBM menjadi beberapa bantuan kepada rakyat miskin, salah satunya berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bukankah banyak pihak menyayangkan adanya bantuan ini karena dianggap mematikan menjadikan rakyat miskin manja sehingga kreatifitas dan orientasinya bekerjanya menjadi mati. BLT ibarat memberi ikan kepada orang kelaparan, bukan memberi pancing sehingga ketika ikan habis si lapar akan mati kelaparan.

Seringkali pemerintah berdalih bahwa kenaikan BBM dilakukan untuk mengikuti kenaikan harga minyak dunia sehingga beban subsidi yang ditanggung APBN tidaklah berat. Sepintas alasan ini masuk akal, tetapi jika membaca amanat Undang-undang Dasar 1945 maka tampaklah bahwa alasan ini kurang bisa diterima karena kekayaan alam dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat.

Artinya, demi kesejahteraan rakyat, negara bebas menentukan harga komoditas penting termasuk BBM tanpa harus mengikuti harga dunia.

Ada satu lagi alasan yang kerap digunakan pemerintah untuk melengkapi alasan kenaikan BBM, agar tidak terjadi selisih yang terlalu tinggi antara BBM Indonesia dengan BBM yang dijual di negara-negara tetangga.

Besarnya selisih harga BBM akan menarik mint banyak pihak untuk menyelundupkan minyak ke luar negeri.

Lalu apakah rakyat yang harus menanggung sengsara atas kenaikan harga BBM akibat negara tak mampu mengamankan aset dari pencurian dan penyelundupan. Kenaikan harga BBM juga sering dikatakan akibat jumlah peningkatan produksi minyak nasional yang tak sebanding dengan kenaikan jumlah kendaraan bermotor.

Sesungguhnya, produksi minyak kita tidak stagnan namun memang tak banyak sumur minyak yang kita kelola.

Sumur-sumur minyak yang memiliki potensi besar terlanjur diserahkan negara kepada asing lewat perusahaan-perushaan minyaknya yang bebas menjual minyaknya kepada siapa saja yang mereka mau.

Ibarat kata pepatah, kita adalah ayam yang mati kelaparan dilumbung yang penuh padi.

Kekayaan alam negeri kita yang melimpah tak cukup membuat masyarakatnya sejahtera.

Seperti rakyat Papua yang tetap hanya bisa memakai koteka meski tanah mereka penuh emas, minyak dan bahan tambang berharga lainnya.

Rakyat seakan memang sengaja dimiskinkan secara sistematis oleh sekelompok orang yang bernama penguasa yang sesungguhnya tak becus mengelola negara.

Apalagi program-program pemerintah yang didengang-dengungkan sebagai kompensasi kenaikan BBM selama ini juga belum bisa berjalan dengan baik.

Sekolah gratis masih banyak yang hanya sekedar menjadi slogan, pengobatan tak berbayar bagi rakyat miskin pun masih jauh dari kata pelayanan manusiawi.

Jika memang pemerintah bekerja untuk kesejahteran rakyat mka program-program kompensasi ini seharusnya sudah nyata dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Seperti yang sudah-sudah, keputusan menaikkan harga BBM oleh pemerintah tidak akan dapat diganggu gugat oleh rakyat.

Sekuat apapun rakyat menolak, sudah tentu akan sia-sia karena pertimbangan rakyat tidak akan pernah sama dengan pertimbangan pemerintah. Terpenting, pemerintah harus bisa melaksanakan apa yang telah dijanjikan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bagi rakyat.

Tanpa itu semua yang muncul hanyalah fikiran bahwa sesudah kemerdekaan penjajahan atas rakyat masih tetap ada..■

Satpol PP Dinilai Mandul dan Dipertanyakan Kinerjanya

Oleh: Nur Cahyono

Pemimpin Redaksi Hapra Indonesia

Kinerja Satpol PP Kabupaten Kediri patut kita di pertanyakan, pasalnya selama ini satker yang dipimpin oleh Agung Joko Retmono tersebut hanya melakukan razia atau mendatangi saja, tetapi tidak berani menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelaku atau pengusaha ilegal yang berkantung tebal.

Selama ini Kita belum mendengar apa melihat prestasi Satpol PP Kabupaten Kediri, yang ada justru banyak pelanggar Perda bebas melenggang, maraknya karoke liar di seluruh wilayah Kabupaten Kediri yang seakan di pelupuk mata kita, belum lagi galian C liar yang juga marak.

Akhir-akhir ini Satpol hanya mendatangi tetapi tidak mampu mengimplementasikan Perda, Satpol PP seperti kehilangan wibawa dan sama sekali tidak disegani maka satpol PP harus bertindak tegas terhadap siapa saja yang jelas jelas melakukan pelanggaran Perda. Karena seharusnya yang melakukan pelanggaran Perda itu harus di beri efek jera, jika tidak masyarakat yang di rugikan.

Masih banyak tugas besar pekerjaan rumah bagi Satpol PP yang tidak terkerjakan selain maraknya tempat hiburan yang tidak ada Perdanya juga masih maraknya galian C liar selain tidak ada Perdanya juga melanggar peraturan Menteri Energi dan pertambangan. Contohnya banyak galian C liar masih beroperasi seperti di wilayah Kecamatan Kandangan, Kecamatan Banyakan, Kecamatan Kunjang, bahkan ada di wilayah perkotaan yaitu Kecamatan Pare.

Satpol PP Kabupaten Kediri hanya gagah perkasa dan berani menertibkan pedagang pasar, yang notabene adalah rakyat kecil. Bagaimana dengan pengusaha Karaoke dan galian C liar yang berkantung tebal ? Loyo.